- Pimpinan KPK Johanis Tanak memperingatkan kepala daerah agar tidak korupsi saat membuka Rakorwil ADKASI di Makassar, Kamis (23/7/2026).
- KPK menegaskan mampu memantau seluruh alat komunikasi dan melacak posisi pihak yang diduga terlibat korupsi di Indonesia.
- Sebanyak sebelas kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun 2026 akibat mengejar keuntungan materi.
SuaraSulsel.id - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak mencoba-coba melakukan praktik korupsi.
Ia menegaskan KPK memiliki kemampuan memantau komunikasi pihak-pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi setelah menerima laporan dari masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Johanis saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Claro Makassar, Kamis (23/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Johanis mengungkapkan tren operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih terus terjadi.
Sepanjang tahun 2026, sekitar 11 kepala daerah telah terjaring OTT KPK.
Terbaru, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Johanis, keberhasilan KPK mengungkap kasus korupsi tidak lepas dari proses pemantauan yang dilakukan setelah adanya laporan masyarakat.
Teknologi komunikasi secanggih apa pun tetap dapat dipantau ketika telah menjadi bagian dari proses penyelidikan.
"Pemantauan kami itu ya itu, ini ini semua, alat-alat komunikasi itu terpantau oleh kita, oleh KPK," ujarnya.
Baca Juga: Harta Ketua DPRD Bone Disorot, KPK: Kalau Tidak Benar Kami Tindak
Ia bahkan menegaskan lokasi seseorang yang sedang dipantau pun dapat diketahui.
"Jadi di mana teman-teman berada, kita bisa tahu. Oh, di-tracking kan bisa kan. 'Pak, bapak mau sembunyi ke mana juga di-tracking. Akan ketahuan," ungkapnya.
Johanis mengatakan jumlah kepala daerah yang terjaring OTT sudah begitu banyak hingga dirinya mengaku kesulitan menghitung secara pasti.
Angka tersebut bahkan masih berpotensi bertambah apabila KPK menerima informasi baru dari masyarakat.
Kata Johanis, setiap laporan yang masuk tidak langsung ditindak dengan penangkapan. KPK terlebih dahulu melakukan pemantauan untuk memastikan informasi yang diterima benar-benar terjadi.
"Tidak menutup kemungkinan akan bertambah ketika ada informasi dari masyarakat yang sampai ke kami. Itu kemudian kami melakukan pemantauan," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Shin Tae-yong Kasih Kode Rotasi Skuad Persija, Shayne Pattynama Bisa Unjuk Gigi di League Cup
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
2 Kasus Kekerasan Seksual Difabel di Sulsel, Polisi Didesak Bertindak
-
Disabilitas di Bawah Umur Hamil 7 Bulan di Maros, Pelaku 7 Kakek-kakek Belum Ditangkap
-
Polisi Hutan Tewas Tertimpa Pohon Saat Padamkan Karhutla Toraja Utara
-
Mobil Listrik Harga Rp100 Jutaan Ada di GIIAS Makassar
-
Gubernur Sulsel: Sekolah Rakyat Buka Jalan Menuju Generasi Emas 2045