- Ibrahim dan ribuan anak di Sulawesi Selatan putus sekolah pada Mei 2025 akibat tekanan faktor ekonomi keluarga.
- Tercatat 83.935 anak di Sulawesi Selatan tidak bersekolah dengan jumlah tertinggi berada di wilayah Kota Makassar.
- Pemerintah daerah berupaya menekan angka putus sekolah melalui program sekolah lapang, homeschooling, dan kolaborasi dengan UNICEF Indonesia.
"Anak terpaksa bekerja untuk membantu orang tua," ujarnya.
Selain ekonomi, faktor geografis juga menjadi tantangan. Terutama di daerah terpencil dan kepulauan.
Jarak sekolah yang jauh dan minimnya transportasi membuat akses pendidikan tidak merata.
Di sisi lain, faktor individu turut berperan. Sebagian anak memilih berhenti karena tidak betah di sekolah, kurang minat, atau kesulitan mengikuti pelajaran.
Upaya Pemerintah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin kerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk menangani persoalan anak tidak sekolah.
Melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Bappelitbangda, dan pemerintah kabupaten/kota, disusun rencana aksi daerah sebagai tindak lanjut strategi nasional penanganan anak tidak sekolah.
"Sulsel merupakan provinsi yang pertama mengembangkan rencana aksi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, Tim Bappelitbangda dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota," kata Mustaqim.
Program ini bertujuan memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan, sekaligus memberikan penanganan yang lebih komprehensif.
Baca Juga: Rayakan May Day, Wali Kota Makassar Ajak Ribuan Buruh Fun Walk di Karebosi
Pemerintah juga membentuk tim gugus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memperkuat pendataan melalui Dashboard Verval ATS yang dikelola Pusdatin.
"Anak dikembalikan ke jalur pendidikan formal atau diberikan layanan sesuai kondisi mereka," kata Mustaqim.
Sekolah Lapang Hingga Homeschooling
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum evaluasi bagi dunia pendidikan.
Pemerintah kini mencoba pendekatan yang lebih fleksibel melalui program sekolah lapang—model pembelajaran berbasis praktik yang disesuaikan dengan latar belakang anak.
Misalnya, bagi anak dari keluarga nelayan, disiapkan sekolah lapang perikanan. Sementara di sektor lain, seperti pertanian, pendekatan serupa juga diterapkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
- Ayahnya Dicopot dari Menkeu, Anak Purbaya Singgung Bawahan Korup: Pensiun Aja dari Politik
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
Ahmad Ali: Gelombang Besar Menuju Kemenangan PSI 2029 Dimulai dari Sulteng
-
KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
-
Stadion Sudiang Makassar Disegel, Pembangunan Tribun Selatan Lumpuh!
-
29 ASN Kemensos di Sulsel Masuk Daftar PPATK Terindikasi Judi Online
-
Pemprov Sulsel Minta Kemensos Buka Data Judi Online: Jangan Jadikan Rakyat Korban