- Komunitas Pejuang Kavling menuntut Pesantren Darul Istiqamah di Maros segera menuntaskan hak atas tanah warga yang belum selesai.
- Warga mendasarkan tuntutan pada kesepakatan tahun 2012 agar tanah kavling yang dibeli sejak periode 1988 hingga 1996 mendapat sertifikat.
- Pengelola pesantren sebelumnya berencana mewakafkan lahan dan menata kawasan, namun dihentikan setelah warga mengajukan keberatan resmi.
SuaraSulsel.id - Polemik di lingkungan Pesantren Darul Istiqamah, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tidak hanya menyangkut persoalan internal pesantren.
Komunitas Pejuang Kavling (KPK) Darul Istiqamah mengungkap adanya persoalan hak atas tanah yang hingga kini disebut belum sepenuhnya diselesaikan.
KPK menyatakan anggotanya merupakan warga yang telah bermukim di kawasan pesantren selama puluhan tahun dan pernah membeli tanah kavling di lingkungan tersebut.
Perwakilan KPK, Amal Hasan, mengatakan pihaknya tidak berada dalam struktur pengurus yayasan maupun keluarga pendiri pesantren.
Mereka juga tidak ingin masuk ke dalam persoalan internal keluarga ataupun perdebatan mengenai manhaj pesantren.
Menurutnya, KPK ingin fokus menyampaikan persoalan tanah, khususnya hak warga yang sebelumnya membeli kavling di kawasan Darul Istiqamah.
“Kami hanyalah warga biasa yang pernah membeli kavling di dalam wilayah pesantren dan kami ingin bicara fokus tentang tanah-tanah itu,” demikian keterangan KPK yang disampaikan Amal Hasan, Kamis 17 September 2026.
KPK Membagi Warga dalam Empat Kelompok
Dalam keterangannya, KPK menjelaskan bahwa warga yang bermukim di kawasan Pesantren Darul Istiqamah dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usul penguasaan lahannya.
Baca Juga: Pesawat TNI AL Keluar Landasan di Bandara Sultan Hasanuddin, Runway Ditutup
Pertama, penduduk asli yang telah tinggal di wilayah tersebut sebelum berdirinya pesantren.
Kedua, warga pendatang yang membeli tanah langsung dari penduduk asli.
Ketiga, warga yang membeli tanah dari Ustaz Arif Marzuki selaku pimpinan pesantren saat itu melalui sistem kavling.
Keempat, warga yang datang dan diberi kesempatan tinggal di kawasan pesantren tanpa melalui akad jual beli tanah. Kelompok terakhir ini disebut sebagai warga dengan status hak pakai.
KPK menyebut mereka berada dalam kelompok ketiga, yakni warga yang mengaku membeli tanah kavling dari pihak pesantren.
Berawal dari Penawaran 200 Kavling
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Perempuan Sulawesi Bersuara Desak Moratorium Izin Tambang dan Perlindungan Hutan Hujan
-
Nusron Wahid Masih Bisa ke Luar Negeri, KPK Pertimbangkan Statusnya sebagai Menteri
-
Ini Syarat Anak Disabilitas Masuk Sekolah Rakyat
-
Buruh Sulsel Tuntut UMP 2027 Naik 9,5 Persen
-
Jokowi Tunjukkan Ijazah Depan Wajah Roy Suryo