83 Ribu Anak Putus Sekolah di Sulsel, Ini Penyebab Utama

SuaraSulsel.id - Ibrahim (14) seharusnya duduk di bangku kelas tiga SMP. Namun, anak laki-laki di Kota Makassar itu memilih berhenti sekolah dan bekerja sebagai juru parkir liar.

Keputusan itu bukan tanpa alasan. Kondisi ekonomi keluarga memaksanya turun ke jalan.

"Supaya bisa punya uang sendiri," katanya singkat, Sabtu, 2 Mei 2025.

Ibunya sehari-hari mengumpulkan sampah plastik untuk dijual. Ayahnya juga bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan yang tidak menentu.

Dalam situasi tersebut, Ibrahim merasa harus ikut menanggung beban keluarga. Sekolah pun ditinggalkan.

Kisah Ibrahim menjadi potret nyata di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei, ketika akses pendidikan seharusnya menjadi hak semua anak, namun belum sepenuhnya terwujud.

Data Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menunjukkan angka anak putus sekolah masih tinggi. Mencapai 83.935 orang.

Jika dirinci, sebanyak 9.520 anak putus sekolah di tingkat SD, 9.686 di tingkat SMP, serta 11.973 di tingkat SMA/SMK.

Selain itu, ada pula anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Sekitar 18.383 lulusan SD tidak masuk SMP dan 22.550 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA.

Baca Juga: Rayakan May Day, Wali Kota Makassar Ajak Ribuan Buruh Fun Walk di Karebosi

Kota Makassar mencatat jumlah tertinggi, yakni 25.617 anak. Disusul Kabupaten Bone (9.073), Gowa (7.862), Bulukumba (4.606), dan Pinrang (3.627).

Anak tidak sekolah sendiri terbagi dalam beberapa kategori. Belum pernah bersekolah, putus di tengah jalan, serta lulus tetapi tidak melanjutkan.

Ketiganya mencerminkan persoalan yang berbeda, namun berujung pada hal yang sama, yaitu terputusnya akses pendidikan.

Faktor Ekonomi Jadi Alasan

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Mustaqim menyebut faktor ekonomi sebagai penyebab utama tingginya angka putus sekolah.

Biaya pendidikan yang mencakup seragam, buku, hingga transportasi masih menjadi beban bagi sebagian keluarga.

"Anak terpaksa bekerja untuk membantu orang tua," ujarnya.

Selain ekonomi, faktor geografis juga menjadi tantangan. Terutama di daerah terpencil dan kepulauan.

Jarak sekolah yang jauh dan minimnya transportasi membuat akses pendidikan tidak merata.

Di sisi lain, faktor individu turut berperan. Sebagian anak memilih berhenti karena tidak betah di sekolah, kurang minat, atau kesulitan mengikuti pelajaran.

Upaya Pemerintah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin kerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk menangani persoalan anak tidak sekolah.

Melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Bappelitbangda, dan pemerintah kabupaten/kota, disusun rencana aksi daerah sebagai tindak lanjut strategi nasional penanganan anak tidak sekolah.

"Sulsel merupakan provinsi yang pertama mengembangkan rencana aksi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, Tim Bappelitbangda dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota," kata Mustaqim.

Program ini bertujuan memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan, sekaligus memberikan penanganan yang lebih komprehensif.

Pemerintah juga membentuk tim gugus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memperkuat pendataan melalui Dashboard Verval ATS yang dikelola Pusdatin.

"Anak dikembalikan ke jalur pendidikan formal atau diberikan layanan sesuai kondisi mereka," kata Mustaqim.

Sekolah Lapang Hingga Homeschooling

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum evaluasi bagi dunia pendidikan.

Pemerintah kini mencoba pendekatan yang lebih fleksibel melalui program sekolah lapang—model pembelajaran berbasis praktik yang disesuaikan dengan latar belakang anak.

Misalnya, bagi anak dari keluarga nelayan, disiapkan sekolah lapang perikanan. Sementara di sektor lain, seperti pertanian, pendekatan serupa juga diterapkan.

"Banyak anak putus sekolah karena kondisi. Maka kita sesuaikan pendekatannya," ujar Sudirman saat dikonfirmasi.

Selain itu, pemerintah juga menginisiasi homeschooling untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah formal.

"Biasa kan anak tidak mau sekolah karena susah cari sekolah dekat rumah karena penuh, kita inisiasi homeschooling," ungkap Sudirman.

Program lain yang dijalankan adalah Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurut Sudirman, program ini mulai menunjukkan dampak dalam menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah kumuh dan kelompok rentan.

Saat ini, sebanyak 25 unit Sekolah Rakyat telah diajukan di Sulawesi Selatan. Dari jumlah tersebut, 9 unit telah dibangun, 7 disetujui, dan 13 lainnya masih dalam proses.

Program ini ditargetkan mampu menyerap ribuan anak, terutama mereka yang telah putus sekolah.

"Insyallah bisa serap sampai ribuan anak, terutama anak yang putus sekolah dan tidak mampu," harap Sudirman.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing