Debat Publik Soroti Danantara, Antara Janji Kemakmuran dan Kekhawatiran Mega Korupsi

SuaraSulsel.id - Kehadiran Danantara sebagai model baru pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan pengamat ekonomi.

Di satu sisi, lembaga ini dipromosikan pemerintah sebagai mesin baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi risiko besar jika pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel.

Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam debat publik bertajuk “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru” yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian pertama dari rangkaian roadshow diskusi yang akan digelar di 10 kota di Indonesia.

Debat publik ini diselenggarakan oleh Nagara Institute, lembaga nirlaba yang berfokus pada riset kebijakan publik.

Makassar dipilih sebagai kota pertama untuk membuka ruang diskusi terkait keberadaan Danantara yang dinilai sebagai inovasi terbaru dalam pengelolaan ekonomi nasional.

Isu utama yang dibedah adalah status Danantara sebagai superholding BUMN yang mengelola aset bernilai sangat besar, mencapai sekitar 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.700 triliun.

Aset tersebut berasal dari sejumlah BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, PLN, dan Pertamina.

Baca Juga: Viral Napi Korupsi Asyik Ngopi di Luar Rutan, Petugas Pengawal Langsung Dicopot

Direktur Nagara Institute sekaligus host acara, Akbar Faizal, menilai publik perlu memberi perhatian serius terhadap kebijakan tersebut agar pengelolaan kekayaan negara tidak dilakukan secara sembarangan.

“Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam sejarah ekonomi kita. Kami hadir untuk memastikan bahwa narasi mengenai Danantara tidak hanya datang dari satu sisi, tetapi juga dilihat dari kacamata kritis akademisi dan para ahli yang peduli terhadap masa depan kekayaan bangsa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meski pemerintah memproyeksikan Danantara sebagai instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, kekhawatiran tetap muncul terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan aset negara yang sangat besar.

Sejumlah kalangan bahkan menilai, di tengah masih kuatnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, Danantara berpotensi menjadi pintu munculnya mega korupsi jika sistem pengawasan tidak diperkuat.

Debat publik tersebut menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu, antara lain ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky, pengamat kebijakan publik Wijayanto Samirin, serta pakar hukum Prof. Aminuddin Ilmar. Diskusi dimoderatori oleh Akbar Faizal.

Dalam forum itu juga disinggung tren penurunan laba BUMN dalam dua tahun terakhir. Data menunjukkan laba BUMN turun dari Rp327 triliun pada 2023 menjadi Rp304 triliun pada 2024.