Debat Publik Soroti Danantara, Antara Janji Kemakmuran dan Kekhawatiran Mega Korupsi

Penurunan tersebut terjadi setelah pemerintah membentuk Danantara, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitan antara dua hal tersebut.

Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait aspek pertanggungjawaban hukum. Beberapa pihak menilai posisi pengambil kebijakan di BUMN kini semakin sulit dimintai pertanggungjawaban karena adanya perubahan status penyelenggara negara.

Akbar Faizal berharap debat publik ini dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dan pengelola Danantara agar tata kelola BUMN ke depan menjadi lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan negara.

“Acara ini diharapkan melahirkan poin-poin rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan BUMN di masa depan,” katanya.