Banyak Hadiah Mobil dan Motor! Cara Pemprov Sulsel Rayu Warga agar Taat Bayar Pajak

Tidak Menambah Beban Pajak Baru

Di tengah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah provinsi menegaskan tidak akan menambah beban masyarakat melalui kebijakan pajak baru.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang masih berada dalam tekanan akibat dinamika ekonomi global maupun nasional.

“Kita harus realistis melihat kondisi masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi seperti sekarang, tentu tidak bijak jika menambah beban, khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Sebagai alternatif, pemerintah akan mendorong strategi lain untuk meningkatkan PAD, di antaranya melalui hilirisasi sektor pertanian dan penguatan sektor riil.

Menurut Jufri, hilirisasi penting agar hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah juga fokus mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan agar mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kalau proyek-proyek pemerintah didorong, itu akan berdampak langsung ke masyarakat. Pekerja, kontraktor lokal hingga penyedia material semua ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Salah satu program yang diandalkan adalah proyek multiyears senilai Rp3,7 triliun yang digagas Pemprov Sulsel. Program tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor informal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga: 1,9 Juta Kendaraan di Sulsel Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp1,7 Triliun

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi bagaimana ekonomi masyarakat ikut bergerak,” tambahnya.

Kajian Adopsi Kebijakan Pajak dari Jawa Barat

Selain penertiban, Pemprov Sulsel juga mulai melirik kebijakan dari daerah lain yang dinilai berhasil meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan.

Salah satunya adalah kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat oleh Gubernur Dedi Mulyadi yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama.

Kebijakan tersebut dinilai mampu mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini sering dihadapi masyarakat, terutama bagi kendaraan yang telah berpindah tangan.

Sekprov Sulsel Jufri Rahman mengatakan praktik baik dari daerah lain layak dipelajari untuk diterapkan di Sulawesi Selatan.