- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada April 2026 atas dugaan penistaan agama.
- Laporan diajukan organisasi Pemuda Katolik dan GAMKI terkait ceramah JK di UGM mengenai akar konflik di Indonesia.
- Sekprov Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyatakan pernyataan JK merupakan refleksi sejarah konflik Poso dan Ambon masa lalu.
SuaraSulsel.id - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut ceramahnya di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026.
Ceramah tersebut bertajuk “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar”.
Dalam ceramahnya, JK menyinggung soal akar konflik di Indonesia yang kerap dipicu ketidakadilan, serta bagaimana isu agama kerap menjadi faktor yang memperkeruh situasi.
Namun, pernyataan tersebut menuai polemik.
Sejumlah organisasi, di antaranya Pengurus Pusat Pemuda Katolik dan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), melaporkan JK ke polisi pada April 2026.
Laporan tersebut teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA.
JK dilaporkan dengan sejumlah pasal, termasuk dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Di UGM, JK menjelaskan bahwa konflik di Indonesia sering kali berakar pada ketidakadilan, yang kemudian berkembang menjadi konflik berlatar agama maupun politik.
Ia mencontohkan sejumlah konflik seperti PRRI, Permesta, DI/TII, hingga konflik Poso dan Ambon.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Ceramah Jusuf Kalla Menistakan Ajaran Kristen?
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menilai pernyataan JK tidak bisa dipahami secara parsial tanpa melihat konteks sejarah yang melatarbelakanginya.
Jufri mengaku menjadi saksi langsung bagaimana JK berperan dalam upaya perdamaian konflik Poso dan Ambon melalui perundingan Malino I dan Malino II.
"Saya menyaksikan langsung bagaimana Pak JK menengahi konflik itu. Saya ada di sana saat proses Malino berlangsung," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 14 April 2026.
Ia menceritakan saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Pemerintah Provinsi Sulsel di era Gubernur Zainal Basri Palaguna. Sementara JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Jufri mengenang proses perdamaian saat itu berlangsung alot dan penuh ketegangan.
Di Hotel Celebes Malino, kelompok yang bertikai ditempatkan secara terpisah. Kelompok "merah" (Kristen) dan "putih" (Muslim).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Saksi Sejarah Konflik Poso-Ambon Buka Suara Soal Polemik Ceramah Jusuf Kalla: Tidak Masuk Akal..
-
Merajalela dan Resahkan Warga, Aksi Premanisme Jukir Liar di Pelabuhan Makassar
-
9 Langkah Antisipasi Warga Gorontalo Utara Menghadapi Kemarau Panjang
-
Gubernur Sulsel: Enrekang Harus Tumbuh Lewat Pertanian dan Infrastruktur
-
12 Fakta Penting KLB Campak di Sulsel: 1.304 Kasus, Empat Daerah Berstatus Darurat