Mengapa Perda Penyandang Disabilitas Makassar Harus Diganti? Ini Alasan Utamanya

Dasar Moral dan Politik

Komitmen bersama ini disebut sebagai dasar moral, politik, dan sosial untuk terus mengawal lahirnya regulasi daerah yang lebih adil dan berpihak pada pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Dengan dorongan multipihak ini, revisi atau penggantian Perda diharapkan tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi menjadi tonggak penguatan kebijakan inklusif di tingkat daerah.

Anggota DPRD Kota Makassar Ari Azhari Ilham mengatakan usulan ini sangat matang dan konkret. DPRD Makassar akan mendorong usulan ini untuk dijadikan Peraturan Daerah yang baru. Menggantikan Perda yang lama.

"Semoga harapan disabilitas bisa dituangkan dalam Perda. Sehingga menjadi perhatian pemerintah," kata Ari.