Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat

SuaraSulsel.id - Pandji Pragiwaksono akhirnya menjalani sanksi adat di Tanah Toraja.

Komika nasional itu datang langsung ke Toraja, Sulawesi Selatan didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar untuk mengikuti prosesi peradilan adat.

Sidang adat berlangsung di Tongkonan Layuk Kaero, Sangalla, Tana Toraja, pada Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam prosesi yang berlangsung resmi dan ketat tersebut, Pandji menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada 32 perwakilan wilayah adat Toraja yang hadir sebagai pemangku kepentingan adat.

Peradilan adat ini digelar sebagai respons atas materi stand up comedy Pandji bertajuk Mesakke Bangsaku yang dibawakan pada 2013 lalu dan dinilai menyinggung adat serta martabat masyarakat Toraja.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memastikan bahwa mekanisme adat ditempuh sebagai bentuk penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial, bukan penghukuman.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi menjelaskan peradilan adat sejatinya telah direncanakan sejak Desember 2025. Namun, proses itu baru dapat terlaksana setelah dilakukan konsolidasi menyeluruh dengan perwakilan dari 32 wilayah adat Toraja.

"Pandji mengikuti mekanisme hukum adat khusus yang disebut Ma’ Buak Burun Mangkaloi Oto’, yakni menjawab pertanyaan dari para perwakilan adat Toraja," ujar Rukka.

Dalam mekanisme tersebut, para pemangku adat menyampaikan pandangan, tuntutan, serta harapan agar penyelesaian persoalan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai pemulihan martabat, keseimbangan sosial, dan keharmonisan relasi antara individu dan komunitas adat.

Baca Juga: Ketua Adat Kajang Menang Sengketa Lahan Adat di Pengadilan

Rukka menegaskan peradilan adat bukanlah bentuk penghukuman.

"Ini adalah mekanisme hukum adat untuk memulihkan relasi, martabat, dan keseimbangan sosial yang sempat terganggu," katanya.

Prosesi adat digelar dengan tata tertib yang ketat.

Seluruh masyarakat Toraja yang hadir diwajibkan mengenakan pakaian adat dan dilarang menggunakan busana berwarna hitam.

Sementara pihak Pandji diwajibkan berpakaian sopan tanpa mengenakan baju adat Toraja.

Peserta sidang juga dilarang menginterupsi persidangan, membuat keributan, berlalu-lalang di sekitar Tongkonan, serta mengambil dokumentasi secara sembarangan.

Siaran langsung pun dilarang hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Dalam sidang tersebut, Pandji secara terbuka mengakui kekeliruannya.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Toraja dan mengakui bahwa materi komedinya lahir dari pemahaman yang tidak utuh.

Pandji mengungkapkan bahwa referensi dan narasumber yang ia gunakan saat itu tidak cukup mewakili perspektif masyarakat Toraja.

"Saya memakai kacamata luar untuk melihat Toraja. Seharusnya saya memakai kacamata ‘Toraja’ untuk melihat Toraja dari sisi lainnya juga," ujarnya.

Sidang adat tidak berhenti pada formalitas permohonan maaf. Proses tersebut diwarnai sesi tanya jawab yang intens antara Pandji dan perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja sebagai bagian dari mekanisme klarifikasi dan refleksi bersama.

Meski berada dalam situasi peradilan adat, Pandji mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Toraja.

Ia menyebut keramahan yang diterimanya sebagai pengalaman yang membekas.

"Saya tidak pernah mendapatkan sambutan sehangat ini dari masyarakat adat seperti di Toraja," ungkapnya.

Di sisi lain, proses hukum negara juga masih berjalan. Pandji sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri dan kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Ia menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Senin, 2 Februari 2026, dan menjawab sekitar 48 pertanyaan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber.

Pandji mengakui bahwa ada materi yang menyinggung adat Toraja dan menegaskan bahwa permintaan maaf telah disampaikan secara terbuka.

"Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan bisa dilihat publik. Tapi mungkin ini meneruskan laporan saja. Saya ikuti prosesnya," ucapnya.

Berdasarkan rilis resmi AMAN Toraya, Pandji dinilai telah menyadari kekeliruannya yang bersifat ignorant atau kurang pemahaman.

Pandji juga menyatakan kesediaannya untuk menghadapi dua jalur proses yang berjalan bersamaan, yakni proses hukum negara dan peradilan adat masyarakat Toraja.

Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Makassar, Amson Padolo berharap prosesi ini membawa kedamaian bagi semua pihak. Ia menilai kehadiran Pandji merupakan wujud niat baik yang patut dihormati.

"Kami berharap pelaksanaan ini berjalan damai, tidak saling menghakimi, dan menjadi proses pemulihan martabat. Adat Toraja mengajarkan kita untuk saling menghormati," kata Amson.

Amson menegaskan bahwa adat bukan tentang kebencian, melainkan harmoni.

"Secara pribadi saya memandang permintaan maaf yang disampaikan menunjukkan niat baik. Adat itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan memulihkan keseimbangan serta keharmonisan hidup," ujarnya.

Sebelumnya, dalam potongan video yang beredar di media sosial, Pandji menyinggung tentang tradisi pemakaman di Toraja dengan narasi yang dianggap merendahkan.

Ia menyebut bahwa upacara pemakaman di Toraja merupakan pesta mahal yang sering membuat masyarakat jatuh miskin.

Bahkan, ia menyampaikan bahwa karena keterbatasan biaya, sebagian orang Toraja disebut membiarkan jenazah anggota keluarganya berada di ruang tamu hingga mampu membiayai upacara pemakaman.

Pandji juga menambahkan komentar bernada bercanda dengan mengatakan bahwa menonton televisi di ruangan yang ada jenazahnya akan terasa horor, bahkan ketika menonton acara anak-anak seperti Teletubbies.

Bagi masyarakat Toraja, ucapan itu dianggap melecehkan kesakralan adat Rambu Solo', yaitu upacara pemakaman tradisional yang menjadi simbol penghormatan terakhir kepada leluhur.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing