Pertemuan Buntu, Mahasiswa Luwu Ancam Kembali Blokade Trans Sulawesi

SuaraSulsel.id - Pertemuan antara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para kepala daerah se-Luwu Raya, dan perwakilan mahasiswa belum menghasilkan titik temu.

Alih-alih meredakan ketegangan, forum yang dikemas dalam agenda silaturahmi itu justru memunculkan ancaman aksi lanjutan dari mahasiswa.

Pertemuan tersebut berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 29 Januari 2026 malam. Namun, bagi mahasiswa, pertemuan itu dinilai jauh dari harapan.

Mereka menilai dialog tidak menyentuh substansi utama tuntutan, yakni pengawalan serius terhadap pemekaran wilayah Luwu Raya, khususnya pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai salah satu syarat pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL), Yandi menyebut pertemuan tersebut gagal memberi kepastian politik.

Ia menegaskan mahasiswa akan kembali turun ke jalan jika pemerintah tidak menunjukkan komitmen konkret.

"Kami pastikan akan ada aksi demonstrasi lanjutan setelah ini," kata Yandi.

Menurutnya, pertemuan dengan pemerintah daerah hanya bersifat normatif dan lebih menyerupai agenda sosialisasi. Yang diharapkan mahasiswa ada ruang diskusi yang benar-benar mengarah pada substansi persoalan, terutama langkah-langkah nyata pengawalan pemekaran Luwu Tengah.

"Kalau kami dari IPMIL Raya dan masyarakat Luwu Raya, yang diharapkan itu bukan sekadar penjelasan umum. Kami ingin diskusi yang betul-betul mengarah pada pengawalan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah," ujarnya.

Baca Juga: Luwu Raya Siap Jadi Provinsi? Sekda Sulsel Telpon Dirjen Otonomi Daerah

Yandi mengakui adanya moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang diberlakukan pemerintah pusat. Namun, menurutnya moratorium tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk menghentikan perjuangan aspirasi masyarakat.

"Okelah, kita katakan ada moratorium. Tapi bukan berarti itu menghalangi perjuangan teman-teman. Ada diskresi yang sebenarnya bisa ditempuh," bebernya.

Ia menilai Gubernur Sulsel memiliki ruang untuk menunjukkan komitmen politik dengan mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat.

Diskresi dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian langsung kepada Kementerian Dalam Negeri maupun Presiden, bahwa ada wilayah yang secara objektif layak dimekarkan karena persoalan ketimpangan pembangunan dan keterpisahan geografis dari daerah induk.

"Hal-hal inilah yang bisa menjadi landasan bahwa Luwu Tengah bisa dibentuk. Kami ingin ditegaskan bahwa masyarakat Luwu Raya bukan meminta moratorium dicabut, tapi meminta adanya diskresi agar pemekaran Luwu Raya bisa dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa kewenangan terkait pembentukan daerah otonomi baru sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.