DPRD Soroti Penangkapan Aktivis di Morowali: 'Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas'

SuaraSulsel.id - Kepolisian Resort (Polres) Morowali, Sulawesi Tengah menahan tiga orang terduga pelaku pembakaran kantor tambang PT Raihan Catur Putra (RCP) yang terjadi di Kecamatan Bungku Pesisir pada Sabtu malam (3/1).

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial RM (42), A (36), dan AY (46) kini ditahan di Mapolres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Kami melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, mengerucut kepada beberapa terduga pelaku,” kata Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Senin (5/1).

Ia menjelaskan dalam proses penangkapan para terduga pelaku sempat bersikap tidak kooperatif.

Salah satu pelaku bahkan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga mengakibatkan seorang personel Polres Morowali mengalami luka di bagian tangan.

“Meski menghadapi situasi berisiko, personel kami tetap bertindak profesional, terukur, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP),” ucapnya.

Kepolisian masih melakukan pengembangan penyelidikan, karena terdapat sejumlah terduga pelaku lain yang telah teridentifikasi, namun belum diamankan.

“Saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya. Kami juga mengimbau agar yang bersangkutan segera menyerahkan diri,” ujarnya.

Kapolres mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan mempercayakan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

Baca Juga: DPRD Sulteng Soroti Penegakan Hukum 'Tebang Pilih' dalam Konflik Tambang di Morowali

Ia juga menyatakan pihaknya akan menelusuri sumber informasi yang dinilai menyesatkan terkait penanganan kasus pembakaran Kantor PT RCP.

“Terkait isu-isu yang berkembang di luar, akan kami dalami dan telusuri sumbernya,” kata Zulkarnain.

Polisi Diminta Objektif dan Tidak Tebang Pilih

Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Safri meminta aparat kepolisian bersikap objektif dan transparan.

Menangani konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.

Ia menilai penangkapan aktivis lingkungan dan jurnalis di wilayah tersebut telah memicu kekecewaan publik yang berujung pada aksi pembakaran kantor perusahaan tambang.

“Penangkapan ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum, apalagi konflik antara masyarakat dan perusahaan sudah berlangsung lama,” kata Safri.

Menurut dia peristiwa itu tidak bisa dilihat secara sepihak, karena merupakan akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai sarat persoalan.

Ia menyayangkan langkah penegakan hukum yang dinilai tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Kami sangat menyayangkan penahanan aktivis lingkungan dan jurnalis. Ini bisa menjadi penilaian buruk bagi demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Meski demikian, Safri mengimbau masyarakat agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan melawan hukum, termasuk aksi anarkis seperti pembakaran fasilitas perusahaan.

“Kami memahami kemarahan masyarakat, tetapi tindakan anarkis tidak dapat dibenarkan. Semua pihak harus menahan diri dan menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum,” ucapnya.

Legislator DPRD Sulteng itu menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa tebang pilih.

“Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Polisi jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Proses semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan,” kata dia.