Mengapa Bahlil Belum Tunjuk Plt Ketua Partai Golkar Sulsel?

SuaraSulsel.id - Kursi Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan resmi lowong sejak 19 November 2025.

Masa jabatan Taufan Pawe berakhir tepat pada tanggal tersebut, sesuai Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang diteken lima tahun lalu.

Namun, sudah sepekan berlalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah komando Bahlil Lahadalia belum juga menjadwalkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk menentukan nahkoda baru partai beringin di Sulsel.

Situasi ini membuat roda organisasi Golkar Sulsel berjalan dalam ketidakpastian. Tidak hanya Musda yang belum diagendakan, DPP juga belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua untuk mengisi kekosongan posisi strategis tersebut.

Padahal, secara aturan internal, jabatan ketua tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Apalagi di daerah sebesar Sulawesi Selatan, lumbung suara yang selama puluhan tahun menjadi basis kemenangan Golkar di kawasan timur Indonesia.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng mengakui seluruh struktur kepengurusan tingkat provinsi juga otomatis berakhir bersamaan dengan habisnya masa jabatan ketua.

Para pengurus tak lagi memiliki kewenangan formal selain menjalankan aktivitas administratif harian sambil menunggu instruksi dari DPP.

"Iya, masa jabatan kami kan sampai 19 November 2025. SK pengurus sudah selesai," kata Marzuki, Rabu, 26 November 2025.

Marzuki menegaskan, pihaknya belum menerima informasi apa pun terkait jadwal Musda. Semua keputusan, termasuk siapa Plt yang akan ditunjuk sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Gubernur Sulsel: Fokus Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Saat Musim Hujan

"Kami juga masih menunggu dari DPP. Mereka yang putuskan kapan Musda digelar," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bappilu Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka.

La Kama menyebut DPP belum menunjuk pelaksana tugas hingga kini, sehingga jabatan pengurus masih tetap dipimpin oleh pengurus lama.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat dari DPP yang menyatakan bahwa jika kepengurusan DPD I berakhir masa berlaku SK-nya, namun belum ada putusan lain dari DPP, maka pengurus yang ada tetap lanjut sampai ada pemberitahuan berikutnya.

"Belum ada Plt ditunjuk DPP maka pengurus sekarang tetap lanjut sampai ada putusan dari DPP Golkar," ungkapnya saat dikonfirmasi.

Di internal Golkar, pelaksana tugas ketua di tingkat provinsi hanya boleh dijabat oleh kader yang berada satu tingkat di atas DPD I, yakni pengurus DPP.