Mengapa Bahlil Belum Tunjuk Plt Ketua Partai Golkar Sulsel?

SuaraSulsel.id - Kursi Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan resmi lowong sejak 19 November 2025.

Masa jabatan Taufan Pawe berakhir tepat pada tanggal tersebut, sesuai Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang diteken lima tahun lalu.

Namun, sudah sepekan berlalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah komando Bahlil Lahadalia belum juga menjadwalkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk menentukan nahkoda baru partai beringin di Sulsel.

Situasi ini membuat roda organisasi Golkar Sulsel berjalan dalam ketidakpastian. Tidak hanya Musda yang belum diagendakan, DPP juga belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua untuk mengisi kekosongan posisi strategis tersebut.

Padahal, secara aturan internal, jabatan ketua tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Apalagi di daerah sebesar Sulawesi Selatan, lumbung suara yang selama puluhan tahun menjadi basis kemenangan Golkar di kawasan timur Indonesia.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng mengakui seluruh struktur kepengurusan tingkat provinsi juga otomatis berakhir bersamaan dengan habisnya masa jabatan ketua.

Para pengurus tak lagi memiliki kewenangan formal selain menjalankan aktivitas administratif harian sambil menunggu instruksi dari DPP.

"Iya, masa jabatan kami kan sampai 19 November 2025. SK pengurus sudah selesai," kata Marzuki, Rabu, 26 November 2025.

Marzuki menegaskan, pihaknya belum menerima informasi apa pun terkait jadwal Musda. Semua keputusan, termasuk siapa Plt yang akan ditunjuk sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Gubernur Sulsel: Fokus Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Saat Musim Hujan

"Kami juga masih menunggu dari DPP. Mereka yang putuskan kapan Musda digelar," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bappilu Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka.

La Kama menyebut DPP belum menunjuk pelaksana tugas hingga kini, sehingga jabatan pengurus masih tetap dipimpin oleh pengurus lama.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat dari DPP yang menyatakan bahwa jika kepengurusan DPD I berakhir masa berlaku SK-nya, namun belum ada putusan lain dari DPP, maka pengurus yang ada tetap lanjut sampai ada pemberitahuan berikutnya.

"Belum ada Plt ditunjuk DPP maka pengurus sekarang tetap lanjut sampai ada putusan dari DPP Golkar," ungkapnya saat dikonfirmasi.

Di internal Golkar, pelaksana tugas ketua di tingkat provinsi hanya boleh dijabat oleh kader yang berada satu tingkat di atas DPD I, yakni pengurus DPP.

Artinya, Bahlil punya kewenangan penuh menentukan sosok yang akan duduk sementara di kursi ketua Golkar Sulsel.

Beberapa pekan terakhir, nama Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said santer disebut sebagai kandidat terdepan untuk mengisi posisi Plt ketua.

Muhidin adalah kader senior dan tokoh berpengaruh di lingkup Sulawesi.

Namun, sumber internal menyebutkan sejauh ini semua masih sebatas wacana. Belum ada keputusan tertulis atau arahan resmi dari Bahlil.

Hingga hari ini, DPP belum memberikan kepastian mengenai siapa yang ditunjuk, sekaligus kapan Musda Sulsel akan digelar.

Janji Bahlil Tinggal Empat Hari

Pada Perayaan HUT Partai Golkar Oktober lalu, Bahlil sempat menegaskan bahwa seluruh Musda provinsi harus tuntas paling lambat November 2025.

Itu berarti Musda Golkar Sulsel seharusnya digelar dalam empat hari ke depan. Namun, tanda-tanda pelaksanaannya belum terlihat.

Manuver Bahlil ini memunculkan spekulasi politik. Beberapa kalangan menilai ketua umum baru tersebut sedang berhati-hati menyusun peta kekuatan internal, khususnya di daerah strategis seperti Sulsel yang selama ini dikenal memiliki dinamika elite kuat dan faksi yang bersaing ketat.

Ada pula yang menilai Bahlil sedang mempertimbangkan figur ketua baru yang bisa mengembalikan kejayaan Golkar di Sulawesi Selatan, sekaligus menyelaraskan mesin daerah dengan strategi nasional menjelang konsolidasi Pemilu 2030.

Taufan Pawe, Ketua Golkar Sulsel periode 2020-2025, memilih tak memberi komentar saat diminta menanggapi nasib Musda maupun kursi yang ditinggalkannya.

"Saya no comment," kata mantan Wali Kota Parepare itu singkat.

Selama masa kepemimpinannya, Taufan dikenal sebagai figur yang cukup vokal dalam politik lokal.

Namun, kekalahan Golkar di Pemilu 2024, pertama kalinya sejak era otonomi daerah menjadi catatan kelam bagi partai beringin di Sulsel.

Golkar tersalip oleh Partai NasDem dalam perolehan kursi DPRD Provinsi.

Kondisi ini membuat DPP dinilai harus lebih berhati-hati menentukan ketua baru untuk mengembalikan dominasi partai.

Sulsel Lumbung Suara

Sulawesi Selatan selama puluhan tahun merupakan "kandang emas" Partai Golkar.

Basis sosial yang kuat dan jaringan politik hingga pelosok desa membuat partai berlambang beringin itu selalu meraih kursi Ketua DPRD Sulsel dalam setiap pemilu.

Kekalahan pada 2024 membuat tekanan internal untuk melakukan pembenahan semakin besar.

Karena itu, keputusan Bahlil menggantung jadwal Musda dianggap penuh kalkulasi.

Baik untuk konsolidasi internal maupun untuk penataan ulang struktur kaderisasi di daerah.

Apakah Bahlil punya strategi lain?

Kontributor : Lorensia Clara Tambing