Kejati Sulsel Geledah Kantor di Bogor Terkait Dugaan Mark-Up Nanas Rp60 Miliar

"Temuan penyidik untuk sementara terkait dengan mark up dan pelaksanaan kegiatannya. Tetapi ini masih terus kami kembangkan," katanya.

Meski nilai proyek mencapai Rp60 miliar, Kejati belum merilis besaran kerugian negara.

Pendalaman masih berlangsung dan sejumlah dokumen tengah dianalisis untuk melihat adanya rekayasa kebutuhan, lonjakan harga, atau penggandaan item anggaran.

Hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Rachmat menyampaikan bahwa sedikitnya sepuluh orang telah diperiksa sejak kasus ini naik dari penyelidikan ke penyidikan pada Oktober 2025.

"Yang diperiksa dari kemarin penyelidikan kurang lebih 10 orang. Kasusnya dilaporkan sejak Oktober 2025. Sampai kini belum ada tersangka, ini kita baru penyidikan pun ini kita langsung estafet," ujar Rachmat.

Diketahui, kasus ini mencuat setelah Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejati Sulsel.

Laporan disampaikan usai demonstrasi di kantor Dinas TPHBun dan Kejati Sulsel pada Oktober lalu.

Jenderal Lapangan GAKMI, Dhincorax menilai proyek pengadaan dan penanaman bibit nanas itu penuh kejanggalan.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Nanas di Sulsel, Kejati Kejar Dana Rp60 Miliar

Ia menyebut adanya ketidaksesuaian jumlah bibit yang diterima petani, mekanisme distribusi yang tidak transparan, hingga dugaan kuat mark-up anggaran.

"Rp60 miliar itu bukan angka kecil. Ini uang rakyat dan harus diawasi. Kami mendesak kejaksaan segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk rekanan dan pejabat dinas," tegas Dhincorax.

Salah satu lokasi distribusi bibit nanas adalah Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.

Kepala desa, Rahmansyah, mengaku terkejut saat mendengar bahwa proyek tersebut bernilai Rp60 miliar.

"Saya tidak tahu-menahu soal dana Rp60 miliar itu. Sepemahaman kami di desa, kami hanya menerima bantuan bibit sebanyak 300 ribu batang, ditambah 1.500 bibit cadangan untuk mengganti tanaman yang mati atau gagal tumbuh," kata Rahmansyah.

Menurutnya, distribusi bibit dilakukan langsung oleh dinas teknis, dan desa hanya bertugas menerima lalu membagikannya ke kelompok tani.