Apakah Haji Furoda Masih Ada? Ini Penjelasan Kemenag

SuaraSulsel.id - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan Haji Furoda.

Program haji yang selama ini dikenal sebagai jalur nonkuota itu sudah tidak lagi berlaku sejak pemerintah Arab Saudi menutup seluruh alokasinya pada penyelenggaraan haji 2025.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail menegaskan tidak ada lagi jalur apa pun di luar kuota resmi yang diatur pemerintah Indonesia.

"Tidak ada lagi Haji Furoda. Jangan percaya oknum yang menjanjikan bayar tahun ini, berangkat tahun depan. Nonsense (tidak masuk akal), tidak ada itu," tegas Ikbal dalam sosialisasi pelaksanaan Ibadah Haji 2026, Selasa, 25 November 2025.

Ikbal yang ikut bertugas dalam penyelenggaraan haji 2025 menggambarkan bagaimana ketatnya pengawasan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah tanpa izin resmi.

Menurutnya, pada musim haji lalu, akses masuk ke Kota Makkah begitu diperketat. Bahkan warga Indonesia yang tinggal lama di kota itu tidak bisa masuk tanpa dokumen lengkap.

"Hotel tempat kami pun sempat beberapa kali digerebek hanya karena ada cleaning service yang tidak memiliki izin tinggal selama musim haji," ujarnya.

Karena itu, Ikbal meminta masyarakat tidak mudah percaya pada pihak mana pun yang masih menawarkan keberangkatan melalui jalur furoda atau memanfaatkan visa selain yang diatur pemerintah.

"Kalau mau berhaji, harus lewat jalur reguler atau haji khusus. Selain itu, kami tidak bertanggung jawab," kata dia.

Baca Juga: Siap-Siap! Ini Jadwal Lengkap Perjalanan Haji 2026, Catat Tanggal Pentingnya

Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan biro perjalanan yang masih mempromosikan Haji Furoda.

Seluruh travel resmi, katanya, sudah sejak awal diingatkan untuk tidak menggunakan visa yang tidak sesuai aturan.

Saat ini, di Sulawesi Selatan terdapat 24 travel haji khusus dan 232 travel umrah yang telah mengantongi izin resmi dari Kemenag.

Sebelumnya, sejumlah warga di Sulawesi Selatan batal berangkat berhaji karena kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Ketua DPD Amphuri Sulsel, M. Azhar Gazali sebelumnya bilang banyak penyelenggara haji yang mengalami kerugian besar akibat kebijakan Saudi yang menutup total jalur Furoda.

Kerugian itu muncul karena sejumlah biaya operasional sudah terlanjur dibayarkan sebelum keberangkatan dibatalkan.