Guru Rasnal dan Abdul Muis Terima Rp175 Juta Setelah Diampuni Prabowo, Ini Rinciannya!

Diketahui, nama Rasnal dan Abdul Muis mencuat pertama kali ketika pada tahun 2022.

Mereka diproses hukum akibat memungut uang Rp20 ribu dari orangtua murid untuk pembayaran gaji guru honorer.

Pengadilan Tipikor Makassar pada Desember 2022 sebenarnya memutuskan keduanya tidak bersalah. Hakim menyebut tindakan itu sebagai bentuk solidaritas sosial dan bukan tindak pidana korupsi.

Namun, harapan itu tak berlangsung lama. Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung mengubah putusan tersebut.

Dalam putusan kasasi bernomor 4999 K/Pid.Sus/2023, MA menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada keduanya.

Putusan itu sekaligus membuat keduanya diberhentikan tidak hormat sebagai ASN oleh Gubernur Sulsel, masing-masing pada 21 Agustus dan 4 Oktober 2025.

Ironisnya, vonis tersebut datang ketika Abdul Muis tinggal delapan bulan lagi memasuki masa pensiun, sedangkan Rasnal dua tahun lagi.

Cerita itu kemudian memantik empati publik yang luas. Banyak pihak menilai keduanya hanya terjebak prosedur hukum yang terlalu kaku.

Gelombang dukungan itu memuncak ketika keduanya akhirnya diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Prof Yusril: Gubernur Sulsel Tidak Salah

Pertemuan tersebut menjadi titik balik penting, yang kemudian diikuti terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan rehabilitasi bagi keduanya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pemprov Sulsel wajib memulihkan status keduanya sebagai ASN.

Keppres rehabilitasi tersebut, kata Yusril, merupakan instrumen hukum untuk mengembalikan harkat, hak, dan kedudukan mereka seperti sebelum dijatuhi hukuman.

"Dengan adanya Keppres ini, martabat dan kedudukan kedua ASN harus dipulihkan seperti kondisi sebelum mereka dinyatakan bersalah," ujar Yusril dalam keterangan di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, sebelum Keppres diterbitkan, Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Pendapat MA itu kemudian menjadi bagian dari konsideran Keppres, sehingga dasar hukumnya dinilai sangat kuat.