Darurat Tambang di Timur Indonesia, Aktivis Serukan Moratorium

Senada, Direktur WALHI Sulteng, Sunardi Katili, menyebutkan bahwa krisis ekologi, pelanggaran HAM, dan kemiskinan struktural di wilayah tambang menjadi dasar kuat perlunya moratorium.

“Kita butuh jeda untuk memulihkan ruang hidup rakyat,” ujarnya.

Suara dari Sulsel, Sultra, hingga Papua

Dukungan terhadap moratorium juga datang dari Sulawesi Selatan.

Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi, Rosniaty Panguriseng, menilai kebijakan itu sejalan dengan arah pembangunan hijau dalam RPJPD Sulsel 2025–2045 dan komitmen Net Zero Emission 2060.

“Moratorium bukan anti-investasi. Ini langkah cerdas untuk menata ulang izin dan memastikan pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, di Sulawesi Tenggara, Solihin dari LePMIL menegaskan bahwa tata kelola pertambangan dari hulu ke hilir masih semrawut.

Ia menyerukan agar negara segera memberlakukan moratorium menyeluruh di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Situasi darurat lingkungan dan sosial sudah di depan mata. Tidak ada alasan lagi untuk menunda langkah konkret,” ujarnya.

Baca Juga: Tragis! Penambang Tewas di Palu, DPRD Desak Tindakan Tegas

Dari Halmahera Selatan, masyarakat terdampak pertambangan juga menyuarakan hal serupa.

Mereka berharap moratorium diiringi dengan pemulihan lingkungan dan keadilan bagi warga yang kehilangan lahan dan tempat tinggal.

Di Papua, seruan datang dari PERDU, lembaga pengembangan masyarakat dan konservasi sumber daya alam.

Direktur Risdianto menegaskan perlunya moratorium dan restrukturisasi kewenangan tambang agar menghormati hak-hak masyarakat adat dan berpihak pada kelestarian ekosistem.

Langkah Mendesak untuk Selamatkan Ruang Hidup

Beragam suara dari timur Indonesia itu berpadu dalam satu seruan.