Suara Warga untuk Tim Reformasi Polri: Stop Biaya Seleksi Mahal Hingga Uang Damai

SuaraSulsel.id - Kepolisian RI resmi membentuk tim reformasi Polri. Namun, di mata warga Sulawesi Selatan, ada banyak hal yang mesti dibenahi dari institusi kepolisian.

Faqih (25), mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin menyebut salah satu masalah paling meresahkan adalah seleksi penerimaan polisi yang kerap menelan biaya besar.

"Banyak orang sampai rela jual harta demi bisa masuk polisi," katanya, Senin, 22 September 2025.

Kasus serupa sudah berulang kali mencuat di Sulawesi Selatan. Beberapa bulan lalu, publik dihebohkan dengan kasus dugaan penipuan seleksi Akpol yang melibatkan bos skincare.

Korban bernama Gonzalo (19) mengalami kerugian hingga Rp4,9 miliar.

Terdakwa, Andi Fatmawati mengaku akan diberikan komisi Rp500 juta dari oknum polisi jika korban berhasil lolos.

Bahkan sampai mencatut nama Kapolri Listyo Sigit dan anggota DPR RI Sahroni.

Terkini, empat polisi tengah menjalani proses hukum karena kasus tersebut.

Tak berhenti di situ. Pada Juli 2025, polisi juga menangkap seorang buruh bernama Rusdi Halim di Makassar.

Baca Juga: Mahasiswa Makassar Demo Tuntut Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan

Ia diduga menipu warga hingga Rp200 juta dengan iming-iming meloloskan anak korban menjadi anggota Polri. Pada kenyataannya, korban tetap gagal dalam seleksi.

Selain soal rekrutmen, warga juga menyoroti praktik uang damai dalam penanganan kasus hukum.

Juniati (51), warga Makassar, mengatakan aparat kerap mempersulit pencabutan laporan. Beberapa perkara bahkan sangat bisa ditangani dengan restorative justice, tapi tetap dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Kadang juga kasus sengaja diperlambat, supaya ada tawaran damai dengan sejumlah uang," ujarnya.

Sorotan warga ini menegaskan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya sekadar formalitas.

Masyarakat menanti perubahan nyata, dari seleksi penerimaan yang transparan hingga penegakan hukum yang bebas pungli.

Kini, sebuah langkah besar dan strategis baru saja diambil oleh pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi sudah membentuk tim khusus bernama "Transformasi Reformasi Polri".

Pembentukan tim elit ini disebut sebagai langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas dan responsibilitas institusi Korps Bhayangkara di hadapan publik.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Dasar hukum pembentukan tim ini sangat jelas, tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) dengan nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025.

Surat sakti yang ditandatangani langsung oleh Kapolri pada 17 September 2025 ini menjadi penanda dimulainya era baru pembenahan di tubuh Polri.

Menurut Trunoyudo, surat perintah ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tindak lanjut serius Polri dalam mengelola transformasi institusi secara sistematis, dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuannya satu, yakni percepatan perubahan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Tim ini bukanlah tim sembarangan. Sebanyak 52 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) terbaik Polri ditunjuk untuk mengisi pos-pos strategis di dalamnya. Struktur komandonya pun menunjukkan keseriusan tingkat tinggi.

Listyo Sigit Prabowo menempatkan dirinya sebagai Pelindung, sementara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo bertindak sebagai Penasihat.

Trunoyudo menambahkan, reformasi ini bersifat fundamental dan akan menyentuh seluruh satuan kerja di Mabes Polri hingga ke tingkat kewilayahan.

Arah perubahannya pun sudah dipetakan dalam sebuah visi jangka panjang yang ambisius, yaitu "Grand Strategy Polri 2025-2045".

Kontributor : Lorensia Clara Tambing