Bagaimana Menjamin Mutu Sekolah Rakyat Presiden Prabowo?

SuaraSulsel.id - Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico meminta seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk mengawasi mutu pendidikan Sekolah Rakyat yang akan diberikan kepada anak-anak didik.

Sekjen Kemensos Robben Rico saat berkunjung ke Sekolah Rakyat rintisan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengatakan bahwa masing-masing daerah harus dipimpin oleh kepala daerah atau minimal wakil kepala daerah terkait proses penjaminan mutu pendidikan.

Sebab, hal tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kemensos RI.

"Pasti akan melibatkan yang paling utama tentunya dari teman-teman di Pemda. Nanti akan dipimpin mungkin bisa kepala daerah atau minimal wakil kepala daerah untuk membantu mengawasi mutu pendidikan Sekolah Rakyat," katanya, Jumat 27 Juni 2025.

Dia juga menyebutkan jika dalam pengawasan itu nantinya akan dibantu dengan dewan guru. Bahkan, di Sekolah Rakyat itu nantinya akan ada tim khusus penjamin mutu yang bertugas untuk memastikan layanan pendidikan di sekolah rakyat tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Itu yang paling penting. Insya Allah Juli (dimulainya sekolah rakyat). Nanti kita sambil tunggu arahan Bapak Presiden untuk proses peluncurannya," ujarnya.

Robben Rico juga menjelaskan dalam kunjungannya sudah bertemu dengan Gubernur Sultra dan Wakil Wali Kota Kendari dalam rangka sosialisasi Sekolah Rakyat dengan tujuan untuk menyampaikan program gagasan Presiden RI yang harus disukseskan bersama-sama.

"Saya ke sini untuk memastikan agar teman-teman juga bisa menyediakan pemenuhan kebutuhan tempat untuk Sekolah Rakyat rintisan yang seperti di tempat ini," ujarnya.

Selain itu, kedatangannya ke Bumi Anoa ini juga untuk memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyiapan lahan seluas 5 hingga 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Presiden Prabowo: 4 Pulau Milik Aceh!

"Alhamdulillah, luar biasa antusias Pak Gubernur mendukung program Bapak Presiden. Beliau sudah menyiapkan lokasi yang bagus," sebutnya.

Robben Ricco juga menambahkan kunjungan tersebut juga untuk memastikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Sekolah Rakyat, sehingga kemudian pihaknya bisa membantu untuk mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut.

"Makanya kita ke sini dalam rangka koordinasi sekaligus menyampaikan apa ada kendala tidak di lapangan, itu kira-kira ya," tambah Robben Rico.

Sosialisasi

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) mensosialisasikan program sekolah rakyat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa program sekolah rakyat tersebut bentuk komitmen pemerintah guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

"Sekolah rakyat ini ditujukan untuk keluarga yang betul-betul miskin ekstrem atau tidak mampu," kata Robben Rico.

Robben Rico menjelaskan bahwa sekolah rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama gratis dengan memberikan fasilitas pendidikan yang optimal bagi para siswa dari keluarga tidak mampu.

"Kita harus memberikan akses dan peluang bagi anak-anak Indonesia khususnya dari keluarga yang tidak mampu agar juga bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti saudara-saudaranya yang lain," ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa dalam mekanismenya, pembelajaran sekolah rakyat tersebut berbeda dengan sekolah formal lainnya. Sebab, pada kurikulum tersebut dibuatkan dalam bentuk digitalisasi melalui program aplikasi manajemen sistem.

"Pak Presiden tidak mau yang sederhana, mau yang terbaik untuk anak-anak, nanti juga akan dibekali dengan laptop karena nanti semua model ajarnya nanti berbentuk software. Jadi, nanti ada pelajaran informatika, bahasa Inggris, beberapa pelajaran lainnya. Jadi, tinggal di download," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data jumlah penduduk setara Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas masih banyak yang berstatus belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di Sulawesi Tenggara, yaitu SD 3.044 orang, SMP 6.878 orang, dan SMA 40.673 orang.

"Di Sulawesi Tenggara sudah ada (sekolah rakyat), dan kita sudah mendorong semua tema-teman kabupaten/kota untuk segera mengusulkan lagi supaya kemudian angka-angka anak-anak yang putus sekolah bisa kita selesaikan atau minimal bisa kita kurangi," jelasnya.