SuaraSulsel.id - Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
Terkait perizinan operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah.
Hal ini disampaikan Menag saat meninjau langsung persiapan fasilitas KKHI dalam menyambut puncak ibadah haji 1446 H.
“Kami akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, khususnya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memohon izin operasional KKHI Daker Makkah,” ujar Menag dalam kunjungannya pada Minggu (1/6/2025).
KKHI Belum Diizinkan Beroperasi: Regulasi Baru Jadi Penghambat
Menag menjelaskan bahwa saat ini terdapat regulasi baru dari otoritas Arab Saudi yang belum mengizinkan KKHI beroperasi.
Akibatnya, semua pasien jemaah haji asal Indonesia harus langsung dirujuk ke rumah sakit (RS) milik Pemerintah Arab Saudi.
“Padahal, keberadaan KKHI sangat penting bagi jemaah kita. Mereka akan lebih nyaman dirawat oleh tenaga medis dari Indonesia yang memahami budaya, bahasa, dan kebutuhan mereka,” tambahnya.
Tingkat Kematian Jemaah Meningkat, Menag Soroti Perlu Evaluasi Layanan Kesehatan
Baca Juga: Visa Furoda Dibuka Juni 2025? Ini Pernyataan Tegas Kemenag
Dalam pertemuan sebelumnya dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Menag Nasaruddin juga menyampaikan keprihatinannya terkait meningkatnya angka kematian jemaah haji Indonesia tahun ini.
Ia menilai bahwa kondisi ini harus segera dievaluasi bersama, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan.
Banyak jemaah yang enggan dirawat di RS Arab Saudi karena perbedaan bahasa dan budaya.
Bahkan, tak sedikit dari mereka menahan rasa sakit karena takut atau tidak nyaman jika harus ke RS setempat.
“Mereka merasa seperti tidak punya siapa-siapa di sana, meskipun ada dokter Arab yang mengawal. Karena tidak bisa berkomunikasi, akhirnya memilih tidak berobat. Ini yang berbahaya,” terang Menag.
KKHI: Layanan Kesehatan Penting bagi Jemaah Komorbid
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Waduh! Pembangunan Stadion Sudiang Makassar Telat, DPR Minta Kontraktor Ngebut
-
Semua Potensi SAR Telah Dikerahkan Selamatkan Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2
-
Kronologi Power Bank Berasap dan Mengeluarkan Percikan Api di Penerbangan Batik Air
-
7,8 Juta Rokok Ilegal Masuk Makassar, Modus Sembunyi di Peti Kemas Berhasil Dibongkar Bea Cukai
-
Saat Rumah Petani Luwu Timur Rata dengan Tanah Demi Ambisi PSN