Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Minggu, 18 Mei 2025 | 13:25 WIB
Warga Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemda Kelurahan Manggala, Kota Makassar, menggelar unjuk rasa menolak pemberlakuan hukum Belanda, Minggu 18 Mei 2025 [SuaraSulsel.id/Muhammad Yunus]

5.Menolak segala bentuk premanisme dan intimidasi yang mulai muncul di kawasan Manggala.

6.Mengajak seluruh warga untuk bersatu dan solid memperjuangkan hak-haknya.

7.Menuntut pembongkaran jaringan mafia hukum yang terlibat dalam sengketa ini.

8.Mendesak penindakan dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan untuk menggugat tanah yang sudah lama dihuni warga.

Baca Juga: Amirah, Jemaah Haji Asal Makassar Wafat di Makkah

Sadaruddin menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus dikawal secara damai, konstitusional, namun dengan sikap tegas.

Duduk Perkara yang Membelit Warga

Sengketa lahan bermula dari gugatan yang diajukan oleh Samla Dg Simba dkk dan Hj. Magdallena De Munnik terhadap berbagai lembaga negara.

Mulai dari Kementerian ATR/BPN, Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, hingga PDAM dan dua koperasi ASN Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar.

Gugatan ini tercatat di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2024/PN.MKS.

Baca Juga: Viral! Jemaah Haji Bulukumba Tersesat di Madinah, Begini Penjelasan Resmi Embarkasi Makassar

Pada tingkat pertama, gugatan ini ditolak oleh majelis hakim. Namun Magdallena De Munnik mengajukan banding dan justru menang di Pengadilan Tinggi Makassar.

Load More