SuaraSulsel.id - Regional Media Conference (RMC) 2025 resmi dibuka di Bikin-Bikin Creative Hub – Redaksi KabarMakassar, Nipah Park, Makassar, pada Senin, 24 Maret 2025.
Mengusung tema Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media, konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan transparan.
Konferensi ini merupakan hasil kolaborasi antara KabarMakassar dan BBC Media Action, dengan dukungan dari Pemerintah Inggris di Indonesia.
Direktur KabarMakassar, Hajriana Ashadi, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam membangun ekosistem kesetaraan di Indonesia Timur.
“Ini adalah inisiatif besar yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Harapannya, konferensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem kesetaraan di kawasan ini,” ujar Hajriana.
Senada dengan itu, Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuin, menyampaikan dukungan penuh terhadap acara ini.
“Kami sangat senang berada di sini dan bangga dapat berkolaborasi dengan KabarMakassar. BBC Media Action berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Diskusi Mendalam dan Rekomendasi Strategis
Baca Juga: Tokoh Pers Nasional Alwi Hamu Meninggal Dunia
Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas kondisi di timur Indonesia, mencakup tantangan akses informasi, ketimpangan pembangunan, dan penguatan hak sipil.
Peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan topik berbeda namun saling berkaitan.
Kelompok pertama membahas isu energi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, anak, perempuan, dan masyarakat adat.
Kelompok kedua mengupas isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Serta kelompok ketiga mengulik peran media, masyarakat sipil, dan aktor penggerak.
Sebagai tindak lanjut, diadakan sesi pemaparan resolusi dan rekomendasi guna memperkuat kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia timur.
Sejumlah akademisi dan perwakilan lembaga masyarakat turut serta dalam menganalisis hasil FGD serta merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan.
Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan literasi media di wilayah terpencil, terutama terkait isu energi, perempuan, anak, dan masyarakat adat.
Baca Juga: Anggota Polda Sulbar Dilarang Live di Media Sosial
Selain itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan dianggap krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berdampak luas.
Rekomendasi lainnya adalah kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan, dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki jangkauan nasional.
Berita Terkait
-
Timnas Indonesia vs Bahrain: Patrick Kluivert Disebut Media Vietnam Tak Profesional
-
Media Asing Sebut Timnas Indonesia Tak Miliki Filosofi Permainan yang Jelas
-
Media Vietnam: Patrick Kluivert Kepedean
-
Musala di Mall Makassar Ini Arsitekturnya Bikin Kagum, Serasa di Istanbul!
-
Ketika Jurnalisme Dihadang Teror: Masa Suram Kebebasan Pers Indonesia
Terpopuler
- Mantan Kepala SMKN 2 Sewon Ditahan Kejari Bantul, Ini Daftar Kejahatannya
- Harga Tiket Jakarta-Pontianak Melonjak Gila-gilaan Jelang Lebaran 2025! Janji Pemerintah Mana?
- Profil dan Karier Hery Gunadi, Dirut BRI yang Baru
- DNA Moge Terpancar, Harga Lebih Murah dari Yamaha XMAX: Ini Motor Sport Terbaru dari Suzuki
- Rekening Guru PPG Piloting Bermasalah di Info GTK, TPG Tidak Bisa Dicairkan, Ini Solusinya
Pilihan
Terkini
-
Gubernur Sulsel: Tidak Ada Open House, Lebih Baik Silaturahmi dengan Keluarga
-
Umat Kristen di Makassar Bagi Takjil: Bukti Toleransi yang Menyentuh Hati di Bulan Ramadan
-
Kota MICE Makassar Terancam Mati Suri: Hotel Terpaksa PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Pemerintah
-
Regional Media Conference 2025 Dorong Kesetaraan dan Keberlanjutan di Indonesia Timur
-
Pemprov Sulsel Siapkan Rp32 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak Aroepala - Hertasning