Diduga Minta THR ke Pengusaha, Lurah di Makassar: Untuk Bagi Takjil

SuaraSulsel.id - Lurah Tamarunang M Ilyas Yusuf diduga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke pengusaha di wilayah kerjanya.

Hal tersebut diketahui saat salah satu pengusaha yang merahasiakan identitasnya memviralkan surat yang ditandatangani oleh Ilyas.

Setidaknya ada enam orang pengusaha yang dimintai uang oleh pihak kelurahan.

Ilyas sendiri membenarkan surat bernomor 475.2/019/KTM/III/2025 tersebut dibuat oleh staf kelurahan pada 17 Maret 2025.

Baca Juga: "Butuh Ko Baju Lebaran..." Kanit PPA Makassar Dicopot Usai Paksa Korban Kekerasan Seksual Berdamai dengan Pelaku

Isinya permohonan bantuan dalam menyambut hari raya idulfitri 1446 H.

Ilyas mengatakan, surat itu dibuat untuk pengusaha yang selama ini bersinergi dengan pihak kelurahan.

Partisipasi yang diminta berupa bantuan dana untuk pembelian takjil yang akan dibagi di akhir ramadan.

"Peruntukannya untuk bagi-bagi takjil di akhir ramadan," ujarnya, Kamis, 20 Maret 2025.

Menurut Ilyas, partisipasi tersebut tanpa paksaan. Namun ia meminta maaf karena surat yang ditekennya menimbulkan persepsi lain dari masyarakat.

Baca Juga: Proyek Kereta Api Makassar - Parepare Mangkrak? Ini Penjelasan Menteri Perhubungan

"Belum ada penarikan uang dan kami sudah batalkan suratnya. Kami mohon maaf," sebutnya.

Sementara, Camat Mariso Aswin Kartapati Harun mengaku sudah menegur Lurah Tamarunang.

Ia juga meminta agar surat tersebut dicabut disertai dengan permohonan maaf.

"Sudah diberi teguran," tegasnya.

Larangan meminta dan memberi THR bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya sudah ditegaskan melalui surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan sejak 18 Maret 2025.

Surat bernomor: 700/2772/ITPROV itu diteruskan untuk seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan.

Isinya tentang tindaklanjut surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang lebaran 2025.

Edaran tersebut berisi sejumlah poin, diantaranya:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

2. Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya.

Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai negeri/penyelenggara negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalain Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

Selanjutnya, UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

5. Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik.

6. Para ketua atau pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi/masyarakat lingkup provinsi Sulawesi Selatan diimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri/penyelenggara negara.

Jika terdapat permintaan gratifikasi agar segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) provinsi/kabupaten atau kota se Sulawesi Selatan, atau pihak berwenang lainnya.

THR PNS Pemkot Makassar Cair

Pemerintah kota Makassar akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara, Rabu, 19 Maret 2025. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M Dakhlan mengatakan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin sudah menandatangani Peraturan Wali Kota soal pembayaran THR pada Selasa, 18 Maret 2025. 

Selanjutnya, THR atau gaji 14 akan ditransfer ke rekening masing-masing pegawai.

"Perwalinya sudah ditandatangani oleh pak Wali hari ini," ungkapnya.

Komponen gaji 14 atau THR, kata Dakhlan, hampir sama dengan tahun sebelumnya. Anggaran yang disiapkan Rp60 miliar dari APBD. 

Nilai tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Penjabat Sekda Kota Makassar, Irwan Adnan, menambahkan pembayaran THR bagi ASN di lingkungan Pemkot Makassar harus 100 persen dan serentak. Tidak boleh dilakukan secara bertahap. 

Menurutnya, kondisi keuangan Pemkot Makassar saat ini dalam keadaan aman sehingga tidak ada alasan untuk membayarkan THR secara bertahap. 

Dengan demikian, seluruh komponen THR, termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan daerah akan diberikan tanpa potongan.

Tak hanya Pemkot Makassar, ASN Pemprov Sulawesi Selatan juga sudah boleh cek rekening. THR sebesar Rp146 miliar akan dicairkan pada Rabu besok. 

Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman memastikan THR ASN tetap akan diberikan penuh walau ada efisiensi anggaran.

"Sesuai arahan Menteri Keuangan THR ASN tidak boleh tersentuh (efisiensi)," ujarnya, 18 Maret 2025. 

Kontributor : Lorensia Clara Tambing