Kebijakan Prabowo Cekik Industri Perhotelan di Kota Makassar

SuaraSulsel.id - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres No.1/2025 tentang efisiensi belanja APBN mencekik sejumlah sektor. Salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya adalah perhotelan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga mengatakan, kebijakan ini sangat memukul sektor perhotelan dan pariwisata di Makassar.

Selama ini kota Makassar jadi salah satu daerah tujuan penyelenggaraan pertemuan dan rapat pemerintah. Namun dengan adanya efisiensi, okupansi hotel tentu akan mengalami penurunan.

"Sekarang saja okupansi menurun hingga 25 persen. Jadi dengan adanya pemotongan anggaran, maka akan mengurangi jumlah kunjungan bisa 50 persen," ujarnya, Selasa, 11 Februari 2025.

Baca Juga: Garuda Astacita Nusantara Segera Hadir di Sulawesi Selatan

Kondisi tersebut, menurutnya bisa saja membuat hotel-hotel gulung tikar. Dampaknya adalah akan banyak pekerja sektor perhotelan yang di-PHK.

Dampak lain akan dirasakan pula oleh UMKM dan pemasok kebutuhan hotel termasuk peternak, petani atau nelayan. Pemerintah diharap harus memikirkan imbasnya.

"UMKM selama ini juga bergantung pada aktivitas perjalanan dinas. Kemudian, transportasi, penerbangan juga akan lesu," ucapnya.

Ia menambahkan perhotelan mesti berpikir keras untuk menutupi kehilangan okupansi akibat tidak adanya kegiatan pemerintah. Mereka lebih fokus mempromosikan event pernikahan dan acara sosial pihak swasta.

Penjabat Gubernur Sulsel Profesor Fadjry Djufry sudah bertemu dengan pengurus PHRI, baru-baru ini. Fadjry mengakui kekhawatiran pelaku usaha karena adanya efisiensi anggaran.

Baca Juga: Prabowo Ganti Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Jadi Kepala BKN

"Iya, mereka khawatir ini akan mengurangi pendapatan hotel," ujarnya, Selasa, 11 February 2025.

Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian itu mengaku akan mencari solusi dari masalah tersebut. Pemprov juga akan aktif membuat event yang bisa menarik pengunjung datang ke Makassar.

Anggaran Infrastruktur 0, Swasembada Pangan Terancam

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memperoleh dana transfer sebesar Rp4,7 triliun tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari angka itu, ada Rp212 miliar yang harus dipangkas karena perintah Presiden RI, Prabowo Subianto.

Diantaranya adalah dana transfer umum atau DAU dari Rp2,9 triliun, dipangkas Rp25 miliar. Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik berkurang Rp87,1 miliar dari Rp142,1 yang sudah digelontorkan Kementerian Keuangan.

Akibatnya, sejumlah proyek di Sulsel yang akan dibiayai oleh APBN terpaksa ditunda. Seperti irigasi di Gilireng, kabupaten Wajo.