Kebijakan Prabowo Cekik Industri Perhotelan di Kota Makassar

SuaraSulsel.id - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres No.1/2025 tentang efisiensi belanja APBN mencekik sejumlah sektor. Salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya adalah perhotelan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga mengatakan, kebijakan ini sangat memukul sektor perhotelan dan pariwisata di Makassar.

Selama ini kota Makassar jadi salah satu daerah tujuan penyelenggaraan pertemuan dan rapat pemerintah. Namun dengan adanya efisiensi, okupansi hotel tentu akan mengalami penurunan.

"Sekarang saja okupansi menurun hingga 25 persen. Jadi dengan adanya pemotongan anggaran, maka akan mengurangi jumlah kunjungan bisa 50 persen," ujarnya, Selasa, 11 Februari 2025.

Baca Juga: Garuda Astacita Nusantara Segera Hadir di Sulawesi Selatan

Kondisi tersebut, menurutnya bisa saja membuat hotel-hotel gulung tikar. Dampaknya adalah akan banyak pekerja sektor perhotelan yang di-PHK.

Dampak lain akan dirasakan pula oleh UMKM dan pemasok kebutuhan hotel termasuk peternak, petani atau nelayan. Pemerintah diharap harus memikirkan imbasnya.

"UMKM selama ini juga bergantung pada aktivitas perjalanan dinas. Kemudian, transportasi, penerbangan juga akan lesu," ucapnya.

Ia menambahkan perhotelan mesti berpikir keras untuk menutupi kehilangan okupansi akibat tidak adanya kegiatan pemerintah. Mereka lebih fokus mempromosikan event pernikahan dan acara sosial pihak swasta.

Penjabat Gubernur Sulsel Profesor Fadjry Djufry sudah bertemu dengan pengurus PHRI, baru-baru ini. Fadjry mengakui kekhawatiran pelaku usaha karena adanya efisiensi anggaran.

Baca Juga: Prabowo Ganti Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Jadi Kepala BKN

"Iya, mereka khawatir ini akan mengurangi pendapatan hotel," ujarnya, Selasa, 11 February 2025.

Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian itu mengaku akan mencari solusi dari masalah tersebut. Pemprov juga akan aktif membuat event yang bisa menarik pengunjung datang ke Makassar.

Anggaran Infrastruktur 0, Swasembada Pangan Terancam

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memperoleh dana transfer sebesar Rp4,7 triliun tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari angka itu, ada Rp212 miliar yang harus dipangkas karena perintah Presiden RI, Prabowo Subianto.

Diantaranya adalah dana transfer umum atau DAU dari Rp2,9 triliun, dipangkas Rp25 miliar. Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik berkurang Rp87,1 miliar dari Rp142,1 yang sudah digelontorkan Kementerian Keuangan.

Akibatnya, sejumlah proyek di Sulsel yang akan dibiayai oleh APBN terpaksa ditunda. Seperti irigasi di Gilireng, kabupaten Wajo.

Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Sulsel Darmawan Bintang mengatakan, ada empat item proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terpaksa ditunda. Namun ia tak merinci proyek apa saja yang terpaksa batal dikerjakan karena dampak efisiensi.

"Soal irigasi. Semua hal-hal yang berkaitan dengan DAK ditunda dulu," ujarnya.

Ia menegaskan hal tersebut dipastikan akan mempengaruhi sektor pertanian. Kondisi ironi ini mesti dihadapi walau salah satu target pemerintah adalah swasembada pangan.

Akan tetapi, kata Darmawan, Pemprov Sulsel tidak bisa berbuat banyak karena anggaran DAK untuk irigasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Pasti akan berpengaruh terkait penyediaan air. Jadi kita berharap ada revisi target program yang akan dikerjakan," sebutnya.

Sementara, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Fadjry Djufry mengaku dana infrastruktur tahun 2025 di Sulsel hampir nol.

Anggaran hasil penyesuaian akan difokuskan untuk membiayai program Astacita Presiden Prabowo seperti pengentasan kemiskinan, stunting, makan bergizi gratis, kesehatan dan pendidikan.

"Dana untuk infrastruktur memang nol, mungkin ada sedikitlah, tapi dana untuk pendidikan dan kesehatan tidak ada masalah. Bupati dan wali kota terpilih nanti yang akan melakukan penyesuaian mana yang jadi prioritas," ucapnya.

Selain anggaran infrastruktur, dana operasional pegawai seperti perjalanan dinas di Pemprov Sulsel juga sudah dipangkas 50 persen.

Akibatnya, pada pelantikan Gubernur terpilih 20 Februari 2025 mendatang, Fadjry menegaskan tidak ada kepala dinas yang diundang.

"Tidak ada yang diundang, cuma Gubernurnya saja untuk menghadiri. Saya sudah instruksikan kalau gunakan APBD tidak usah pergi. Kecuali, kalau ada saudaranya yang akan dilantik dan pakai biaya sendiri, silahkan aja," sebutnya.

Tak Ada WFH

Fadjry menegaskan Pemprov Sulsel belum memikirkan untuk menerapkan Work From Home (WFH) seperti yang dilakukan Kementerian. Ia mengaku postur APBD Pemprov Sulsel masih memadai untuk membiayai kebutuhan operasional kantor.

"Kalau lihat postur anggaran kita masih memadai, agak berbeda kalau di Jakarta dengan di daerah. Kalau di sana kan banyak pertimbangan, kalau di daerah masih ok ok aja. Jadi saat ini belum (WFH)," jelasnya.

Fadjry meminta agar pegawai tetap berkantor seperti hari biasa. Pelayanan juga tidak boleh kendor walau ada pengurangan anggaran.

Ia pun memastikan efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi gaji dan tunjangan pegawai.

"TPP tidak akan terganggu karena hak dasar pegawai. Kalau yang lain bisa, tapi gaji dan TPP jangan sampai ditunda," ucapnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing