SuaraSulsel.id - Muhammad Arfah Yusuf tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya saat mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.
Ketua OSIS SMAN 17 Makassar itu bersama ratusan siswa lainnya tak bisa daftar Seleksi Nasional Berdasar Prestasi (SNBP) akibat keteledoran sekolahnya.
Pihak sekolah gagal menyelesaikan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga 31 Januari 2025 sebagai syarat mendaftar SNBP.
Padahal Arfah adalah salah satu siswa berprestasi di sekolah bergengsi itu. Jabatannya sebagai Ketua Osis juga jadi nilai tambah.
"Bukan main dua setengah tahun ini kita betul-betul belajar sampai larut malam kalau mau ulangan," ujarnya dengan nada ketir.
Ia merasa ini tak adil karena usahanya belajar tak sebanding dengan upaya yang dilakukan pihak sekolah.
"Hanya karena tidak klik nilai dan segala macam itu rasanya tidak adil bagi kami. Makanya kita berusaha cari cara bagaimana solusinya karena yang terjadi ini sudah kami usahakan 2,5 tahun sebelumnya," ucapnya.
SNBP adalah penghargaan bagi siswa-siswi berprestasi untuk masuk ke PTN terbaik. Ini jadi prestise tersendiri bagi Arfah dan siswa lainnya.
SNBP juga menjadi jalur masuk PTN bagi peserta dari keluarga ekonomi tidak mampu. Pembebasan biaya daftar menjadi keuntungan pertama yang akan dirasakan oleh mereka yang lulus melalui jalur tersebut.
Baca Juga: BPN Cabut 50 Sertifikat Laut, DPR Curiga Ada Bekingan di Kasus Makassar
Biaya kuliah pun biasanya lebih terjangkau karena sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
"Segala tanggung jawab sudah diberikan kepada sekolah, namun dampaknya siswa yang rasakan. Terus terang ini tidak adil," keluhnya.
Arfah berharap ada jalan lain yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi mereka.
Dari informasi yang dihimpun, Kementerian Riset dan Teknologi memblok server untuk sekolah yang tidak memberikan informasi valid soal prestasi siswa. Salah satunya adalah SMAN 17 Makassar.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengatakan, pihaknya masih berupaya berkomunikasi dengan Kemenristek. Surat permohonan perpanjangan pendataan siswa eligible sudah dikirim ke lembaga tersebut pada Rabu, 5 Februari 2025.
"Kami bermohon ke Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan agar dapat membuka akses PDSS untuk menyelesaikan proses finalisasi pengisian satuan pendidikan untuk keperluan SNBP 2025," kata Jufri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Ini Agenda Kerja Presiden Prabowo di Sulawesi Selatan
-
BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026 dari Kemenpora, Tegaskan Dukungan untuk Olahraga
-
Koper Penumpang Pesawat Tujuan Makassar Berisi Anak Kera Ekor Panjang
-
BEM FST USN Kolaka Soroti Persoalan Banjir Lamedai-Dugaan Kekerasan Terhadap Massa Aksi
-
Telkom Akses Buka Suara soal Insiden Kecelakaan Kerja Mitra di Gowa