Presiden Jokowi Kalah di Pengadilan, Abdul Hayat Gani Kembali Berkantor di Pemprov Sulsel

SuaraSulsel.id - Abdul Hayat Gani, eks Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjabat. Ia dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Senin, 1 Agustus 2024.

Hayat Gani dilantik bersama enam orang pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di ruang rapat pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Sebelumnya, Abdul Hayat Gani menggugat Presiden RI, Joko Widodo pada Desember 2022. Gugatan itu berkaitan dengan pemberhentian dirinya.

Hayat diberhentikan melalui keputusan presiden pada 14 Desember 2022. Keppres bernomor 142/TPA tahun 2022 itu ditandatangani oleh Presiden RI, Joko Widodo dan diteruskan ke Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.

Baca Juga: SYL: Terima Kasih Kepada Pak Jokowi

Ia kemudian menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan permohonannya dikabulkan.

Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan batal terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 142/TPA Tahun 2022 tentang pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemprov Sulsel atas nama Abdul Hayat selaku penggugat. Hakim juga meminta status Abdul Hayat dipulihkan.

Presiden yang dikuasakan kepada jaksa agung sebagai pihak pemohon kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, sidang kasasi yang dipimpin ketua majelis Irfan Fachruddin itu ditolak pada 22 Juli 2024.

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Abdul Hayat sebenarnya sudah pensiun sejak 1 Mei 2023. Namun, karena gugatannya bergulir di PTUN, status kepegawaiannya digantung.

Menurut Zudan ini sudah jadi kesepakatan Pemprov Sulsel dengan Abdul Hayat. Eks Pejabat Kementerian Sosial itu juga akan menjabat hingga Mei 2025 sebagai staf ahli sebelum pensiun.

Baca Juga: Jokowi Datang ke Bantaeng, Masyarakat Histeris Dan Berebut Foto Bersama

"Ini win-win solution. Karena kemarin menggantung kasusnya. Pensiun, ya dikatakan sudah pensiun karena SK-nya sudah keluar, tapi catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu belum pensiun," kata mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat itu.