SuaraSulsel.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut Indonesia akan memasuki fase baru bila Government Technology (GovTech) Indonesia diluncurkan pada Senin, 27 Mei 2024, di Istana Negara, Jakarta.
Anas menjelaskan bahwa GovTech yang akan mengintegrasikan banyak platform kementerian/lembaga dibuat berdasarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
Sementara itu, kata dia, Presiden Jokowi akan meluncurkan teknologi tersebut dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.
“Salah satu arahan Bapak Presiden adalah mendorong birokrasi berdampak karena banyak sekali kesibukan birokrasi selama ini, tetapi dampaknya kecil untuk rakyat, bahkan sebagian tidak berdampak. Oleh karena itu, maka Bapak Presiden minta kami memangkas tumpukan kertas atau proses bisnis,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu 26 Mei 2024.
Selain itu, ia mengatakan bahwa hadirnya GovTech nantinya dapat mendorong pemerintahan atau birokrasi yang semakin lincah dengan menggunakan instrumen digital, dan tanpa membuat aplikasi-aplikasi baru.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami, sekarang dilarang untuk membuat banyak aplikasi-aplikasi baru, bahkan tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hadirnya GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan, seperti tidak perlu mengisi ulang berbagai data atau memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Ke depan, kita akan ke dalam satu SSO, single sign-on, sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan disibukkan lagi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengisi berbagai data, termasuk portal layanan yang telah terintegrasi dari berbagai layanan ke dalam satu portal,” jelasnya.
Menurut dia, hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI) yang merupakan hasil survei dua tahunan United Nations (UN).
Baca Juga: Presiden Jokowi Undang Khusus Danny Pomanto Makan Malam di Forum Air Dunia
“Negara yang terbaik adalah negara yang e-Government Development Index-nya itu bagus. Nah, dari sini maka kami belajar, maka tidak ada pilihan kecuali adalah dengan digitalisasi,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
2 Kasus Kekerasan Seksual Difabel di Sulsel, Polisi Didesak Bertindak
-
Disabilitas di Bawah Umur Hamil 7 Bulan di Maros, Pelaku 7 Kakek-kakek Belum Ditangkap
-
Polisi Hutan Tewas Tertimpa Pohon Saat Padamkan Karhutla Toraja Utara
-
Mobil Listrik Harga Rp100 Jutaan Ada di GIIAS Makassar
-
Gubernur Sulsel: Sekolah Rakyat Buka Jalan Menuju Generasi Emas 2045