SuaraSulsel.id - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku kerap ditanya soal posisinya apakah akan melanjutkan program di era pemerintahan Jokowi ataukah justru melakukan perubahan seperti visi yang diusung salah satu paslon jika menang di ajang Pilpres 2024.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat berada di Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu, 13 Januari 2024. Mahfud hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan kampus Unhas bertema "Beda Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa".
Mahfud mengatakan kerap ditanya soal hal tersebut belakangan ini. Namun, ia mengaku tidak ingin mempertentangkan masalah itu.
"Tapi menurut saya, tidak ada pertentangan. Perlu juga ada perubahan, karena tidak bisa melanjutkan begitu saja. Mengubah itu tidak bisa begitu, mengubah harus ada yang dilanjutkan," ujarnya.
Baca Juga: Anies Diancam Dibunuh, Mahfud MD: Kadangkala Pelakunya Bukan Musuh, Tapi Teman Sendiri
Oleh sebab itu, kata Mahfud, akan memelihara program yang lama jika dianggap baik. Begitupun demikian, akan membangun yang baru jika ada yang lebih baik.
"Kan orang bertanya, nih apa sih posisinya melanjutkan atau mengubah? sama sekali tidak mungkin hanya melanjutkan atau merubah. Memang harus jalan tengah kalau di dalam kaidah," ucapnya.
Salah satu yang perlu diubah adalah penanganan hukum yang masih compang camping dan tidak jelas. Mahfud menerangkan ia punya visi menjadikan hukum sebagai panglima untuk kesejahteraan.
"Inti tidak bisa disembunyikan. Pelaksanaan hukum dan pembuatannya compang-camping," jelasnya.
Sebagai contoh soal izin usaha. Belum digarap malah sudah diterbitkan ke orang lain. Menurutnya, mengurus izin saja sudah ada peluang dikorupsi.
Baca Juga: Jadwal Kampanye Mahfud MD di Kampus Unhas, Akan Dipandu Dekan Fakultas Hukum
"Maka indeks persepsi korupsinya itu paling (rendah). Sekarang turun lagi. Akibatnya apa? angka kemiskinan kita masih 9,7 persen," ucapnya.
Berita Terkait
-
Kantornya Digeledah Terkait Kasus Korupsi PDNS, Wamen Komdigi: Kita Serahkan Proses Hukumnya
-
Skandal PDNS: Kejari Jakpus Geledah Kantor Komdigi dan 6 Lokasi Lain
-
Nilai dari Rakyat 'Hampir Cukup' untuk Prabowo-Gibran, Tapi Isu Korupsi Jadi Sorotan Utama!
-
Komdigi Siap Buka-bukaan Data di Kasus Korupsi PDNS
-
Sorot Ide 'Lucu' Prabowo, ICW: Penjara di Pulau Terpencil Malah Bikin Napi Korupsi Semakin Sulit Diawasi
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta