SuaraSulsel.id - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku kerap ditanya soal posisinya apakah akan melanjutkan program di era pemerintahan Jokowi ataukah justru melakukan perubahan seperti visi yang diusung salah satu paslon jika menang di ajang Pilpres 2024.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat berada di Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu, 13 Januari 2024. Mahfud hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan kampus Unhas bertema "Beda Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa".
Mahfud mengatakan kerap ditanya soal hal tersebut belakangan ini. Namun, ia mengaku tidak ingin mempertentangkan masalah itu.
"Tapi menurut saya, tidak ada pertentangan. Perlu juga ada perubahan, karena tidak bisa melanjutkan begitu saja. Mengubah itu tidak bisa begitu, mengubah harus ada yang dilanjutkan," ujarnya.
Baca Juga: Anies Diancam Dibunuh, Mahfud MD: Kadangkala Pelakunya Bukan Musuh, Tapi Teman Sendiri
Oleh sebab itu, kata Mahfud, akan memelihara program yang lama jika dianggap baik. Begitupun demikian, akan membangun yang baru jika ada yang lebih baik.
"Kan orang bertanya, nih apa sih posisinya melanjutkan atau mengubah? sama sekali tidak mungkin hanya melanjutkan atau merubah. Memang harus jalan tengah kalau di dalam kaidah," ucapnya.
Salah satu yang perlu diubah adalah penanganan hukum yang masih compang camping dan tidak jelas. Mahfud menerangkan ia punya visi menjadikan hukum sebagai panglima untuk kesejahteraan.
"Inti tidak bisa disembunyikan. Pelaksanaan hukum dan pembuatannya compang-camping," jelasnya.
Sebagai contoh soal izin usaha. Belum digarap malah sudah diterbitkan ke orang lain. Menurutnya, mengurus izin saja sudah ada peluang dikorupsi.
Baca Juga: Jadwal Kampanye Mahfud MD di Kampus Unhas, Akan Dipandu Dekan Fakultas Hukum
"Maka indeks persepsi korupsinya itu paling (rendah). Sekarang turun lagi. Akibatnya apa? angka kemiskinan kita masih 9,7 persen," ucapnya.
Berita Terkait
-
Pendidikan Yuddy Renaldi, Eks Dirut BJB Jadi Tersangka Korupsi
-
KPK Temukan Keanehan dalam Korupsi Dana Iklan Bank BJB: Hanya Rp100 Miliar yang Sampai ke Media!
-
Ahok Diperiksa Kejagung di Kasus Pertamina, Waketum Golkar: Akan Semakin Buat Terang
-
Revisi UU Sisdiknas, Waka Ketua Komisi X Usul Pemerintah Pusat Ambil Alih Tata Kelola Guru Nasional
-
Ahok Ngaku Tidak Ditanya soal Oplos BBM saat Jadi Saksi di Kejagung Tentang Skandal Korupsi Pertamina
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta