SuaraSulsel.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Tengah Muharram Nurdin memastikan tidak ada intelijen dari kepolisian yang mengikuti agenda rapat kerja daerah di Kota Palu pada 19 November 2023.
"Kami mendapat laporan bahwa ada berita disusupi itu, yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan rakerda, iya ada," kata Muharram dalam konferensi pers di di Kota Palu, menanggapi adanya isu intel polisi mengikuti Rakerda Internal PDIP di Kota Palu.
Ia mengemukakan bahwa benar pihaknya menggelar rakerda internal di wilayah Palu, namun dirinya memastikan tidak ada satu pun pihak luar yang disebut tersebut mengikuti agenda yang dibuka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Muharram mengakui tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai usai karena mendampingi Sekjen PDIP berkeliling. Namun, berdasarkan pengakuan staf yang berada di lokasi, dirinya memastikan tidak ada pihak asing yang menjadi peserta rakerda.
"Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu," katanya, Rabu 23 November 2023.
Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Mulya Lubis pada Selasa malam (21/11) di Jakarta menyebutkan ada delapan polisi yang mendatangi kegiatan internal PDIP saat Hasto sedang memberikan pengarahan di DPC PDIP Palu.
Menanggapi hal itu, Muharram menegaskan tidak ada satu pun pihak intel dari kepolisian mengikuti rapat internal tersebut.
Ia mengatakan pihaknya telah memberikan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan tidak ada masalah akan hal tersebut.
"Bahwa laporan ada intel di dalam sudah kita klarifikasi, tapi saya menganggap hal itu sudah selesai karena memang sampai sekarang tidak ada laporan dari staf saya seperti itu," ujarnya.
Ia mengaku akan berkoordinasi dengan DPP beserta TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengklarifikasi isu tersebut.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah Irjen Pol. Agus Nugroho memastikan tidak ada personelnya ikut terlibat dalam politik praktis jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jajaran Polri khususnya di daerah ini tak terlibat dalam hal politik dan tidak melibatkan diri dalam politik," kata Kapolda.
Ia mengemukakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum bahwa Polri bersikap netral dalam hal politik dan sikap Polri sudah jelas.
"Posisi Polri ditugaskan negara fokus pada pengamanan guna menciptakan situasi Pemilu 2024 lancar, aman, damai, dan sejuk," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Pertemuan Buntu, Mahasiswa Luwu Ancam Kembali Blokade Trans Sulawesi
-
Kaesang Tegas Tolak Laporan ABS, PSI: Struktur Partai Jadi Kunci Kemenangan 2029
-
Prof. Morten Meldal Tantang Peneliti Unhas Lahirkan Inovasi Berkelanjutan
-
Luwu Raya Siap Jadi Provinsi? Sekda Sulsel Telpon Dirjen Otonomi Daerah
-
Kenapa Karta Jayadi Belum Kembali Jadi Rektor UNM? Ini Jawaban Mendiktisaintek