SuaraSulsel.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Tengah Muharram Nurdin memastikan tidak ada intelijen dari kepolisian yang mengikuti agenda rapat kerja daerah di Kota Palu pada 19 November 2023.
"Kami mendapat laporan bahwa ada berita disusupi itu, yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan rakerda, iya ada," kata Muharram dalam konferensi pers di di Kota Palu, menanggapi adanya isu intel polisi mengikuti Rakerda Internal PDIP di Kota Palu.
Ia mengemukakan bahwa benar pihaknya menggelar rakerda internal di wilayah Palu, namun dirinya memastikan tidak ada satu pun pihak luar yang disebut tersebut mengikuti agenda yang dibuka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Muharram mengakui tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai usai karena mendampingi Sekjen PDIP berkeliling. Namun, berdasarkan pengakuan staf yang berada di lokasi, dirinya memastikan tidak ada pihak asing yang menjadi peserta rakerda.
"Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu," katanya, Rabu 23 November 2023.
Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Mulya Lubis pada Selasa malam (21/11) di Jakarta menyebutkan ada delapan polisi yang mendatangi kegiatan internal PDIP saat Hasto sedang memberikan pengarahan di DPC PDIP Palu.
Menanggapi hal itu, Muharram menegaskan tidak ada satu pun pihak intel dari kepolisian mengikuti rapat internal tersebut.
Ia mengatakan pihaknya telah memberikan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan tidak ada masalah akan hal tersebut.
"Bahwa laporan ada intel di dalam sudah kita klarifikasi, tapi saya menganggap hal itu sudah selesai karena memang sampai sekarang tidak ada laporan dari staf saya seperti itu," ujarnya.
Ia mengaku akan berkoordinasi dengan DPP beserta TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengklarifikasi isu tersebut.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah Irjen Pol. Agus Nugroho memastikan tidak ada personelnya ikut terlibat dalam politik praktis jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jajaran Polri khususnya di daerah ini tak terlibat dalam hal politik dan tidak melibatkan diri dalam politik," kata Kapolda.
Ia mengemukakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum bahwa Polri bersikap netral dalam hal politik dan sikap Polri sudah jelas.
"Posisi Polri ditugaskan negara fokus pada pengamanan guna menciptakan situasi Pemilu 2024 lancar, aman, damai, dan sejuk," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BRImo Punya Fitur Baru, Transfer Sekaligus Nabung Emas Mulai Rp10.000
-
Mahasiswa Makassar Sebut Program Makan Bergizi Gratis Ladang Korupsi
-
Pemprov Papua Salurkan Bantuan Darurat untuk Warga Korban Bom Perang Dunia II
-
Kronologi Pasien Tikam Pasien di RSUP Wahidin: Pelaku Mondar-mandir Sebelum Beraksi
-
Perusahaan Jamin Keamanan PLTSa Makassar, Ajak Warga Tamalanrea Studi Banding ke China