Presiden AS Joe Biden Dituduh Sebar Informasi Salah Terkait Perang Israel - Palestina

SuaraSulsel.id - Sejumlah staf Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menulis sebuah memo tentang perbedaan pandangan yang menuduh Presiden Joe Biden "menyebarkan informasi salah" tentang perang Israel dan Palestina.

Mereka juga mengakui bahwa Israel melakukan "kejahatan perang" di Gaza, demikian menurut sebuah laporan pada Senin (13/11).

Memo yang ditandatangani 100 staf Departemen Luar Negeri dan USAID itu menyebutkan Biden menyebarkan informasi salah dalam pidatonya pada 10 Oktober mengenai serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, menurut situs media daring Axios.

Memo itu diserahkan ke kantor kebijakan Deplu pada 3 November dan sangat merekomendasikan agar pemerintah AS “mengadvokasi pembebasan sandera oleh Hamas dan (Israel),” dengan alasan “ribuan” warga Palestina ditahan di Israel, beberapa di antaranya “tanpa tuduhan”, lanjut laporan itu.

Baca Juga: Kuburan Massal Untuk Warga Palestina

Memo tersebut juga mendesak Biden, yang dalam pidatonya mengatakan AS mendukung Israel, agar berbuat lebih banyak untuk mempertanyakan aksi yang dilakukan Israel, menurut laporan tersebut.

Laporan Axios menyusul sejumlah laporan lainnya dalam beberapa pekan belakangan tentang “pemberontakan” di Deplu mengenai dukungan tanpa syarat AS kepada Israel saat jumlah korban sipil di Gaza terus bertambah.

Disinggung soal laporan tersebut, juru bicara Deplu Matthew Miller mengatakan salah satu kekuatan departemen ini adalah “perbedaan pandangan, menambahkan mereka “menyambut baik orang-orang yang membuat pandangan tersebut menjadi diketahui.”

“Menteri telah bertemu dengan sejumlah orang dari semua lapisan di berbagai biro di Deplu untuk mendengar pendapat mereka tentang kebijakan kami, baik yang berkaitan dengan Israel dan konfliknya dengan Hamas dan isu-isu lain, termasuk isu yang sangat kontroversial. Dia juga mendorong masyarakat untuk memberikan masukan,” katanya.

“Dia meminta orang-orang untuk angkat bicara jika mereka tak setuju,” lanjutnya.

Baca Juga: MUI: Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza untuk Kemanusiaan

Menurut jubir, ini bukan berarti pihaknya akan mengubah kebijakan berdasarkan perbedaan pendapat.