Banyak Dapat Ilmu di Warung Kopi, Syahrul Yasin Limpo: Saya Profesor Lapangan

SuaraSulsel.id - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo resmi mendapat pangkat profesor. SYL dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum tata negara di Ruang Senat Universitas Hasanuddin, Kamis, 17 Maret 2022.

Ternyata di balik pangkatnya itu, Syahrul Yasin Limpo punya cerita unik. Ia mengaku 20 tahun terakhir, diam-diam rutin membuka kelas khusus di warung kopi.

Kelas khusus yang dimaksud adalah, diskusi warung kopi. Ia mengaku kerap mengajak profesor dan doktor dari latar belakang berbeda untuk berdiskusi.

Saat berdiksusi itu, Syahrul mengaku lebih banyak diam dan menyimak. Bahkan diam-diam merekam pembicaraan itu agar mudah diingat.

Baca Juga: Ketua Dewan Profesor Unhas: Syahrul Yasin Limpo Tidak Dapat Gelar Profesor Kehormatan

"Mereka bicara sesuai ilmunya. Diam-diam saya mendengar, menyimak, mencatat dan bertanya. Bahkan sembunyi-sembunyi merekam percakapan itu," ujar Syahrul.

Ia mengaku dengan "kelas khusus" itu, harusnya sudah lama menamatkan gelarnya sebagai doktor. Karena secara tidak langsung, ia sudah diajar oleh guru besar dengan durasi waktu hingga 90 menit.

"Kadang juga belasan guru besar kasih waktu lebih dari dua jam," kelakar Syahrul mengawali orasi ilmiahnya.

Di hadapan majelis wali amanat, dewan profesor dan para undangan, Syahrul membawakan orasi ilmiah berjudul 'Hibridisasi Hukum Tata Negara Posivistik Dengan Kearifan Lokal Dalam Mengurai Kompleksitas Kepemerintahan'.

Syahrul mengatakan dia adalah profesor lapangan. Ia menjalani karir di dunia pemerintahan dengan memanfaatkan pengetahuan formal dari ilmu hukum dan administrasi negara dan kearifan lokal dari warisan leluhur Bugis-Makassar.

Baca Juga: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Orang Pertama di Indonesia Dapat Pangkat Profesor Kehormatan dari PTNBH

"Dengan dasar itulah, pidato ini saya beri judul "Hibridisasi Hukum Tata Negara Positivistik dengan Kearifan Lokal dalam Mengurai Kompleksitas Kepemerintahan". Semoga pemikiran ini dapat dipetakan menjadi pengetahuan eksplisit dalam perspektif hukum tata negara dan kepemerintahan," katanya.