Akhirnya Warga Desa Adat Amma Toa Kajang Bulukumba Mau Membuat KTP

Kepala Desa Tana Toa Abdul Salam merinci di wilayahnya ada sembilan dusun. Tujuh dusun diantaranya berada di dalam kawasan adat.

"Suku dalam ada 700 kepala keluarga, di luar ada 300 kepala keluarga. Kurang lebih 3.000 orang wajib KTP. Saat ini tersisa puluhan orang saja yang belum direkam, rata-rata pemula (baru 17 tahun)," tutur Abdul.

Mulai Sadar Administrasi

Warga Amma Toa mulai sadar administrasi. Maklum, selama ini mereka terkesan tertutup akan modernisasi.

Baca Juga: Soeharto Pesan 22 Kapal di Bulukumba Untuk Operasi Militer Papua

Mereka kini mulai terbuka ke publik. Tidak hanya untuk perekaman e-KTP, tapi juga soal akta lahir dan administrasi kependudukan lainnya.

Salah satunya diungkap Ganing, warga Amma Toa dalam. Ia mengaku mau direkam agar anaknya bisa sekolah.

"Parallumi umuru'na assikolah," ungkapnya dengan bahasa daerah yang artinya anak harus sekolah.

Di depan gerbang kawasan adat, memang ada sekolah dasar dibangun. Anak-anak yang bermukim di dalam kawasan adat berjalan kaki tanpa menggunakan sendal atau sepatu. Sejauh satu kilo meter demi menempuh pendidikan.

Ganing mengatakan sudah didata waktu tahun 2013. Hanya saja masa berlaku e-KTP miliknya belum seumur hidup kala itu.

Baca Juga: Mantan Bupati Bulukumba Sukri Sappewali Mengaku Diberi Rp50 Juta oleh Agung Sucipto

Ia harus menggantinya dengan yang baru. Katanya harus seumur hidup.

Saat Pilkada serentak lalu, kata Ganing, mereka juga ikut memilih.

"Nakke intu antoddo'i Jokowi, (saya mencoblos Jokowi)," ungka Ganing.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel Sukarniaty Kondolele mengatakan Pemprov Sulsel sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah. Mereka bisa melakukan pendekatan perspektif ke masyarakat Amma Toa agar mau direkam.

Upaya ini bahkan masuk dalam Top 30 inovasi yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Perekaman e-KTP di Bulukumba bahkan melebihi target dari capaian nasional.

"Ini adalah bukti nyata bahwa inovasi tersebut bisa mempermudah pelayanan kepada masyarakat adat seperti di kawasan Amma Toa, karena layanan Dukcapil ini adalah pelayanan dasar untuk semua pelayanan publik khususnya di Indonesia," tukas Sukarniaty.