Tulisan Kritik Pemerintah Marak di Kota Makassar, Pengamat : Baliho Lebih Mengganggu

SuaraSulsel.id - Kritik terhadap pemerintah lewat mural heboh belakangan ini. Setelah mural bergambar wajah Presiden Jokowi dengan tulisan 404 Not Found viral. Cara itu pun dianggap efektif sebagai kritik masyarakat lewat seni.

Di Kota Makassar juga ada beberapa tulisan serupa. Mengkritik pemerintah. Seperti di Jalan Urip Sumoharjo.

Ada tulisan "Negara Membunuhmu" dan "KPK TAI" di halte bus yang tidak digunakan. Ada juga tulisan "DPR Anjing" di tembok pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar.

Tidak diketahui siapa pembuat dan apa maksudnya membuat tulisan seperti itu.

Baca Juga: Banyak Mural Kritis Dihapus, Muncul Mural: Urus Saja Moralmu, Jangan Muralku

Sosiolog Universitas Hasanuddin Muhammad Ramli AT mengatakan, cara ini adalah bentuk ekspresi seni. Mural memang sejak awal adalah street art yang menjadikan bidang bangunan, biasanya dinding di ruang publik sebagai wadah ekspresi.

"Terutama kritik terhadap berbagai sikap dan kebijakan pemerintah. Itu lah yang kita lihat bermunculan di beberapa tempat akhir-akhir ini," ujar Ramli, Senin, 23 Agustus 2021.

Menurut Ramli, kritik sosial itu bisa dilihat sebagai cara penyampaian pandangan mengenai suatu hal. Tetapi bisa juga berbentuk ekspresi kekecewaan atau ketidaksetujuan.

Pilihan itu tentu didasarkan pertimbangan agar pesan yang disampaikan bisa efektif ke target yaitu masyarakat luas.

Namun menurutnya, baliho atau pamflet para pejabat publik jelang pilkada atau Pemilu lebih mengganggu. Ketimbang mural.

Baca Juga: Viral Aksi Vandalisme di Flyover Bandung, Sosiolog: Mending Sekalian Bikin Mural

"Jika ini dilihat sebagai mengganggu atau merusak fasilitas umum, sesungguhnya memang sangat tergantung bagaimana penggunaan dan penataannya. Baliho atau juga banyak yang mengganggu dan ditempatkan bukan pada lokasi yang semestinya," bebernya.

Ramli juga menilai maraknya kritikan lewat seni karena ada ketakutan menuangkannya lewat media sosial.
Sedikit-sedikit bisa dijerat dengan UU ITE.

"Itu tidak menutup kemungkinan masyarakat rumit menuangkannya di media sosial karena UU ITE," ujarnya.

Ia menganggap munculnya mural di berbagai tempat bisa menjadi bahan evaluasi atas berbagai saluran menyuarakan pendapat yang ada selama ini.

Karena memilih mural sebagai media ekspresi dan kritik tentu tidak semudah menulis di gawai. Sekalipun lebih banyak memanfaatkan ruang publik secara "gratisan".

"Mural tetaplah membutuhkan tenaga dan finansial lebih, selain bakat seni. Sehingga pilihan mural sebagai saluran kritik sosial kecil kemungkinan hanya didorong oleh sesuatu yang dipandang remeh atau tak penting oleh pembuatnya, melainkan sesuatu yang dipandang serius. Karenanya, kritik sosial melalui mural juga tak boleh disepelekan," jelasnya.