Rektor Punya Jabatan di Perusahaan Tambang, Unhas : MWA dan Mendikbud Mengijinkan

SuaraSulsel.id - Kasubdit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi Universitas Hasanuddin Ishaq Rahman mengatakan, perlu interpretasi dalam memahami aturan.

Definisi rangkap jabatan yang dituduhkan kepada Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu harusnya dioperasionalisasikan dengan cermat.

"Apakah komisaris termasuk dalam kategori jabatan yang disebutkan di situ?," kata Ishaq kepada wartawan, Selasa 29 Juni 2021.

Dia mengatakan, komisaris melakukan fungsi pengawasan bukan fungsi eksekutif. Dalam PP Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk jabatan pengawasan itu dibolehkan.

Baca Juga: Anshari Sanusi Perdengarkan Paduan Suara Mahasiswa Unhas ke Dunia Internasional

Lagi pula, kata Ishaq, Unhas sebagai PTNBH tentu ada peran Majelis Wali Amanat (MWA). Rektor sebagai ASN ada peran Kementerian. Baik Mendikbud maupun Menpan-RB.

"MWA dan Mendikbud mengijinkan. Dan Menpan-RB tidak melarang," ungkapnya.

"Mas Menteri (Nadiem Makarim) sekarang mendorong kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka. Kolaborasi kampus dan industri serta dunia usaha menjadi keharusan," tambahnya.

Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu menjadi sorotan. Karena disebut merangkap jabatan. Dwia terpilih menjadi komisaris di perusahaan tambang PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale atau perseroan, IDX Ticker: INCO).

Dwia terpilih pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta pada tahun 2020. Ia ditunjuk menjadi komisaris independen.

Baca Juga: Sandiaga Uno : UNHAS Industri Pemimpin Nasional

Penunjukan Dwia dilakukan karena ada penambahan satu orang komisaris independen di jajaran komisaris Indonesia. Itu bertambah karena ada penambahan komisaris Inalum yang merupakan calon pemegang saham di PT Vale Indonesia Tbk.