Uang Pemprov Sulsel Hilang Rp 1,9 Miliar, Kajati Langsung Bereaksi

"Tapi ada yang sudah disetor sebagian, saya kurang tahu jumlahnya. Kita kasih waktu 2x30 hari untuk setor ke kas daerah," tegas Sulkaf.

Sulkaf mengaku, pencatatan keuangan di tiga OPD itu tidak rapi. Hal tersebut kemudian jadi temuan BPK dan tidak ditindaklanjuti hingga rekomendasi terbit.

Pemprov Sulsel Dapat Opini WDP

Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, penurunan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020, menjadi catatan penting bagi Pemprov Sulsel.

Baca Juga: Atlet Sulsel Gagal Capai Standar VO2Max Tidak Akan Ikut PON Papua

Pemprov Sulsel turun opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2019 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2020.

Turunnya peringkat opini dari BPK ini, menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk kedepannya berbuat lebih baik lagi.

"Pemeriksaan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada pemeriksaan laporan keuangan dan juga pemeriksaan terhadap kinerja," ujarnya.

Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020 digelar di DPRD Sulsel, Jumat, 28 Mei 2021.

Atas nama Pemprov Sulsel, Andi Sudirman menyampaikan, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran BPK-RI Perwakilan Sulsel. Terkhusus kepada seluruh tim pemeriksa yang telah menyelesaikan tahapan tugas audit atas LKPD Sulsel Tahun Anggaran 2020 secara maksimal.

Baca Juga: Eks Kepala Biro Pemprov Sulsel : Saya Minta Pengampunan Yang mulia

"Pemprov Sulsel terus berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola keuangan," terangnya.