DPP Duga Ada Transaksi Untuk Dapat Diskresi Airlangga di Golkar Sulsel

SuaraSulsel.id - Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Mustafa Raja mengendus adanya dugaan politik transaksi pada Musda Golkar di kabupaten dan kota di Sulsel. Jualannya adalah diskresi oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga.

Mustafa mengatakan, Calon Ketua DPD II diiming-imingi soal diskresi oleh DPD I. Hal tersebut akan segera dilaporkan ke Airlangga.

"Setiba di Jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah seperti ini sudah melanggar aturan organisasi. Jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi, maka jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya," tegas Mustafa, Selasa 30 Maret 2021.

Mustafa meminta agar pengurus Golkar Sulsel tidak melakukan rekayasa politik. Termasuk mengusulkan adanya diskresi.

Baca Juga: DPP Partai Golkar Tegur Taufan Pawe : Jangan Banyak Gerakan Tambahan

Diskresi itu kewenangannya ada di tangan Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Tidak semudah itu untuk dikeluarkan.

Ia meminta agar Musda di Kabupaten Golkar dilakukan dengan cara demokratis. Calon ketua yang ada bisa dipilih berdasarkan suara kader dan pemilik suara.

"Jadi jangan kira diskresi itu mudah dikeluarkan. Kalau mau musda, laksanakan, jangan menunda-nunda dengan alasan diskresi belum terbit dan ada syarat khusus yang dibuat-buat," tegasnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe yang dikonfirmasi terkait tudingan itu belum merespons.

Namun, sebelumnya, Taufan Pawe mengaku proses uji kepatutan dan kelayakan dilakukan untuk mengetahui visi misi calon untuk partai Golkar. Termasuk dalam mengawal kepentingan politik partai Golkar ke depannya.

Baca Juga: Taufan Pawe : Jangan Halang-halangi Pembangunan Stadion Mattoanging

Taufan Pawe juga bilang Partai Golkar menginginkan ketua yang siap berkorban untuk partai Golkar. Termasuk mereka yang siap berkorban untuk kejayaan partai. Bukan menjadikan partai sebagai objek pendapatan.

Juru Bicara Golkar Sulsel, Salwa Mochtar mengatakan fit and proper test memang tak ada dalam aturan organisasi. Namun, ini merupakan terobosan yang dihadirkan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe.

"Walau pun terobosan ini tidak ada dalam aturan, tetapi inilah kelebihan Partai Golkar Sulsel pada paradigma baru yang dinginkan Ketua Taufan Pawe untuk menjadikan Golkar sebagai partai cerdas," katanya.

DPP Persoalkan Aturan Uji Kepatutan dan Kelayakan

Uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel disoroti pengurus DPP. Ketua DPD Golkar Sulsel Taufan Pawe disebut asal buat aturan.

Mustafa Raja mengaku DPP baru tahu jika aturan seperti itu diberlakukan di musyawarah daerah kabupaten dan kota di Sulsel.

"Sejak kapan Golkar gelar Musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Di peraturan organisasi itu tidak ada yang seperti itu," kata Mustafa, Selasa, 30 Maret 2021.

Ia meminta agar Partai Golkar Sulsel tidak asal buat aturan sendiri. Menurutnya, Musda adalah sakral sehingga harus ikut aturan organisasi.

Mustafa menjelaskan, aturan dan pelaksanaan Musda di kabupaten dan kota sudah diatur dalam Peraturan Organisasi nomor 2 tahun 2020.

Dalam petunjuk pelaksanaan Musda Partai Golkar juga tak satu pun pasal yang mengatur soal uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Ketua DPD II Golkar. Sehingga, jangan ada lagi ada gerakan tambahan.

"Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan Calon Ketua DPD II di-fit and proper test? Apakah kemarin Ketua DPD I waktu maju di-fit and proper test?, jadi jangan buat aturan di luar aturan yang sudah ditetapkan DPP," jelasnya.

Di aturan itu, kata Mustafa juga disebutkan bahwa Musda Golkar di kabupaten dan kota digelar selambat-lambatnya enam bulan setelah Munas Partai Golkar digelar. Namun, di Sulsel ada penundaan.

Sehingga, kata Mustafa, pelaksanaan musda ini jelas sudah melanggar aturan main organisasi.