SuaraSulsel.id - Pupuk subsidi terus dikeluhkan petani di Sulawesi Selatan. Selain langka, harganya juga lebih mahal.
Kemarin, puluhan petani di Kabupaten Pinrang, bahkan harus menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati. Mereka mempertanyakan kelangkaan, serta menolak kenaikan harga pupuk subsidi.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Muhammad Hatta mengatakan, pupuk bersubsidi hanya untuk petani kecil dan terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
"Diluar dari itu, tidak boleh," kata Hatta, Jumat 8 Januari 2021.
Penyalurannya pun dilakukan secara tertutup, sesuai Permendag No 15 Tahun 2013. Sehingga ada pembagian tugas menangani pupuk bersubsidi secara berjenjang dari bawah (Lini III dan IV) hingga ke atas/pusat (Lini-I).
"Petani bisa menginformasikan kondisi pupuk secara jelas dimana itu, nama kelompok tani (keltan), nama desa, kecamatan dan dipastikan sdh terdaftar pada eRDKK sehingga bisa ditindaklanjuti secara berjenjang," katanya.
Bila ada kelangkaan, kata Hatta, maka kelompok tani desa ditangani oleh kecamatan/BPP atau istilahnya Lini-IV.
Begitu pun bila ada kelebihan atau kekurangan pupuk subsidi sesuai pagu dan eRDKK antar kecamatan, diselesaikan oleh Distan Kabupaten dg relokasi antar kecamatan (Lini III/IV).
Hal yang sama bila ada kelebihan atau kekurangan pupuk subsidi sesuai pagu dan eRDKK antar kabupaten, ini menjadi tugas dinas pertanian provinsi (Lini-II) untuk melakukan revisi atau relokasi antar kabupaten, dan seterusnya hingga pusat bisa merelokasi kuota antar provinsi (Lini-I).
Baca Juga: Buat Warga Sulsel, Ini Cara Cek dan Dapat Token Gratis PLN
"Secara nasional pada tahun 2020, realisasi pupuk baru 96 persen dari quota 8,9 juta ton, jadi kalau langka kita juga heran. Untuk tahun ini, alokasi pupuk bertambah menjadi 9 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair," tambahnya.
Dengan tambahan ini, ia mengaku harusnya tidak ada masalah. Pupuk yang berjumlah 9 juta ton itu akan segera didistribusikan ke lini III distributor dan ke kios resmi.
"Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi," sebutnya.
Pihaknya juga mendorong petani agar menggunakan pupuk kimiawi secara bijak, tepat dan berimbang. Yaitu dilakukan secara bertahap menggunakan pupuk organik dan hayati buatan sendiri yang menyuburkan lahan dan lebih ramah lingkungan.
Sebelumnya, sejumlah petani protes. Mereka tak bisa mengakses pupuk subsidi. Padahal musim tanam sudah mulai. Di beberapa tempat juga pupuk tersedia, hanya harganya yang melambung tinggi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Tergiur Cepat Kaya? Hati-hati, OJK Ingatkan Mahasiswa Jangan Tertipu Investasi Palsu
-
MYP Paket 1 Fokus Penataan Pedestrian, Drainase, dan Bahu Jalan
-
Dukung MotoGP 2026, BRI Dorong Sport Tourism Indonesia Semakin Mendunia
-
Mutasi Besar-Besaran! Ini Daftar Lengkap 4 Kapolda Baru di Sulawesi
-
Kapolri Suyudi Ganti Kapolda Sulawesi Selatan