SuaraSulsel.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sejumlah anak dari keluarga mampu mencoba mendaftar ke Sekolah Rakyat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Padahal sekolah ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari kategori miskin ekstrem.
Temuan itu terungkap saat dilakukan asesmen dan verifikasi lapangan terhadap para pendaftar oleh tim terpadu dari berbagai instansi pemerintah.
Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif antar kementerian, termasuk Kemensos, Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lainnya.
Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga yang sangat miskin, termasuk di Kota Makassar.
"Iya, beberapa pendaftar online ternyata berasal dari keluarga yang tergolong mampu, jadi kami lakukan verifikasi sangat hati-hati. Kami tidak ingin program ini disalahgunakan," kata Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam, Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menegaskan, setelah pendaftaran dilakukan, verifikasi dilakukan secara berlapis melalui kunjungan rumah dan asesmen sosial.
Tim gabungan meninjau langsung kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan data administrasi untuk memastikan setiap siswa yang diterima benar-benar layak secara sosial dan ekonomi.
Nur Alam mengakui bahwa sistem pendaftaran daring memang memudahkan proses rekrutmen. Namun juga membuka peluang bagi pendaftar yang tidak sesuai kriteria.
Baca Juga: Makassar Bakal Punya Stadion Megah! Rp500 Miliar Digelontorkan, Kapan Rampung?
Karena itu, Kemensos dan tim terkait tetap melakukan kontrol ketat di lapangan.
"Tidak semua data di online bisa dijadikan acuan. Kami melihat langsung ke rumah, mewawancarai tetangga, dan mencocokkan data ekonomi dari BPS. Kami ingin program ini menyasar tepat sasaran," ucapnya.
Sekolah Rakyat setara SMP di Makassar dirancang menampung 150 siswa tingkat SMP dari kategori miskin ekstrem.
Lokasinya berada di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kota Makassar.
Dari jumlah tersebut, 100 kuota disiapkan untuk siswa laki-laki dan 50 untuk perempuan dengan sistem asrama terpisah.
"Ini adalah bagian dari misi negara untuk memastikan anak-anak yang paling tertinggal mendapatkan pendidikan yang layak, aman dan berkualitas," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Pimpinan KPK Bongkar Cara Agar Kepala Daerah Tidak Terjaring OTT
-
Jawab Keluhan Warga Maros, Gubernur Sulsel Gelontorkan 239 Miliar di Jalan Moncongloe
-
Harta Ketua DPRD Bone Disorot, KPK: Kalau Tidak Benar Kami Tindak
-
Tragedi KM Nurul Salsa, Gubernur Sulsel Usulkan Kapal Cepat Siaga di Selayar
-
Ketika Harta Ketua DPRD Bone Tinggal Rp100 Juta, LHKPN Ungkap Fakta Mengejutkan