SuaraSulsel.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sejumlah anak dari keluarga mampu mencoba mendaftar ke Sekolah Rakyat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Padahal sekolah ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari kategori miskin ekstrem.
Temuan itu terungkap saat dilakukan asesmen dan verifikasi lapangan terhadap para pendaftar oleh tim terpadu dari berbagai instansi pemerintah.
Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif antar kementerian, termasuk Kemensos, Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lainnya.
Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga yang sangat miskin, termasuk di Kota Makassar.
"Iya, beberapa pendaftar online ternyata berasal dari keluarga yang tergolong mampu, jadi kami lakukan verifikasi sangat hati-hati. Kami tidak ingin program ini disalahgunakan," kata Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam, Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menegaskan, setelah pendaftaran dilakukan, verifikasi dilakukan secara berlapis melalui kunjungan rumah dan asesmen sosial.
Tim gabungan meninjau langsung kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan data administrasi untuk memastikan setiap siswa yang diterima benar-benar layak secara sosial dan ekonomi.
Nur Alam mengakui bahwa sistem pendaftaran daring memang memudahkan proses rekrutmen. Namun juga membuka peluang bagi pendaftar yang tidak sesuai kriteria.
Baca Juga: Makassar Bakal Punya Stadion Megah! Rp500 Miliar Digelontorkan, Kapan Rampung?
Karena itu, Kemensos dan tim terkait tetap melakukan kontrol ketat di lapangan.
"Tidak semua data di online bisa dijadikan acuan. Kami melihat langsung ke rumah, mewawancarai tetangga, dan mencocokkan data ekonomi dari BPS. Kami ingin program ini menyasar tepat sasaran," ucapnya.
Sekolah Rakyat setara SMP di Makassar dirancang menampung 150 siswa tingkat SMP dari kategori miskin ekstrem.
Lokasinya berada di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kota Makassar.
Dari jumlah tersebut, 100 kuota disiapkan untuk siswa laki-laki dan 50 untuk perempuan dengan sistem asrama terpisah.
"Ini adalah bagian dari misi negara untuk memastikan anak-anak yang paling tertinggal mendapatkan pendidikan yang layak, aman dan berkualitas," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Gaji 13 ASN, TNI, dan Polri di Sultra Sudah Masuk Rekening
-
5 Bank di Sulsel Akan Digabung Jadi Satu, Ini Daftarnya!
-
Belajar dari Amerika, Prof. Veny Hadju Bawa Model Gizi Mutakhir ke Unhas
-
4 Jalur SPMB Sulsel 2026: Cek Kuota dan Syarat Lengkap Zonasi hingga Prestasi
-
Gubernur Sulbar Ancam Cabut Izin 13 Perusahaan Sawit