SuaraSulsel.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sejumlah anak dari keluarga mampu mencoba mendaftar ke Sekolah Rakyat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Padahal sekolah ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari kategori miskin ekstrem.
Temuan itu terungkap saat dilakukan asesmen dan verifikasi lapangan terhadap para pendaftar oleh tim terpadu dari berbagai instansi pemerintah.
Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif antar kementerian, termasuk Kemensos, Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lainnya.
Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga yang sangat miskin, termasuk di Kota Makassar.
"Iya, beberapa pendaftar online ternyata berasal dari keluarga yang tergolong mampu, jadi kami lakukan verifikasi sangat hati-hati. Kami tidak ingin program ini disalahgunakan," kata Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam, Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menegaskan, setelah pendaftaran dilakukan, verifikasi dilakukan secara berlapis melalui kunjungan rumah dan asesmen sosial.
Tim gabungan meninjau langsung kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan data administrasi untuk memastikan setiap siswa yang diterima benar-benar layak secara sosial dan ekonomi.
Nur Alam mengakui bahwa sistem pendaftaran daring memang memudahkan proses rekrutmen. Namun juga membuka peluang bagi pendaftar yang tidak sesuai kriteria.
Baca Juga: Makassar Bakal Punya Stadion Megah! Rp500 Miliar Digelontorkan, Kapan Rampung?
Karena itu, Kemensos dan tim terkait tetap melakukan kontrol ketat di lapangan.
"Tidak semua data di online bisa dijadikan acuan. Kami melihat langsung ke rumah, mewawancarai tetangga, dan mencocokkan data ekonomi dari BPS. Kami ingin program ini menyasar tepat sasaran," ucapnya.
Sekolah Rakyat setara SMP di Makassar dirancang menampung 150 siswa tingkat SMP dari kategori miskin ekstrem.
Lokasinya berada di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kota Makassar.
Dari jumlah tersebut, 100 kuota disiapkan untuk siswa laki-laki dan 50 untuk perempuan dengan sistem asrama terpisah.
"Ini adalah bagian dari misi negara untuk memastikan anak-anak yang paling tertinggal mendapatkan pendidikan yang layak, aman dan berkualitas," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Basarnas Temukan 2 Korban di Tebing Curam 500 Meter, Evakuasi Udara Masih Buntu
-
Tim SAR Temukan Dompet hingga Pelampung di Jalur Ekstrem, Medan Curam Jadi Tantangan Berat
-
Lebih 20 Tahun Tak Serahkan Fasum, Pemkot Makassar Ultimatum PT GMTD
-
8 Keluarga Korban Pesawat ATR 42-500 Jalani Tes Antemortem
-
Respons Basarnas Terima Laporan Smartwatch Co Pilot ATR 42-500 Aktif