SuaraSulsel.id - Kekosongan anggaran di kas daerah Pemprov Sulsel berdampak besar ke pegawai. Hingga akhir tahun anggaran 2020 berakhir, hak pegawai tak dibayar.
Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP pada bulan Desember 2020 disebut belum dibayar hingga kini. Begitu pun dengan gaji PNS.
Salah satu pegawai yang enggan ditulis namanya mengaku ini adalah sejarah di Pemprov Sulsel. Pada tahun-tahun sebelumnya, gaji dan TPP tak pernah menunggak, apalagi sampai tahun anggaran berakhir.
"TPP Desember belum dibayar, dan gaji Januari belum ada. Ini sejarah, ada TPP belum dibayar sampai akhir tahun berakhir," keluhnya, Jumat (8/1/2021).
Defisit anggaran memang sudah diprediksi sejak akhir tahun lalu. Ada kekurangan kas hingga Rp1,1 triliun.
Pendapatan Sulsel mencapai Rp 10,7 triliun, sementara belanja daerah sebanyak Rp 11,7 triliun lebih.
"SPM sudah masuk sejak Desember, tapi belum diproses di BPKAD. Katanya karena memang defisit anggaran. Kita tidak tahu sampai kapan," tambahnya.
Dikonfirmasi, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi membantah soal defisit anggaran.
Ia berdalih, sebenarnya total pendapatan daerah berkisar Rp 11 triliun lebih. Terdiri dari pendapatan murni dari kapasitas fiskal daerah sebanyak Rp10,7 triliun, kemudian penerimaan pembiayaan kurang lebih Rp 1,16 triliun.
Pada APBD 2020 lalu, memang ada SILPA sekira Rp 280 miliar. Namun pihaknya mencoba menangani dengan mendorong dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Baca Juga: Serba Cepat, Proses Pemakaman Dua Jenazah Terduga Teroris di Sulsel
"Kemarin kita coba push Bapenda supaya potensi penerimaan daerah dioptimalkan. Dan kita bisa hilangkan jadi 0, jadi tidak ada lagi Rp280 miliar SILPA di APBD pokok," bebernya.
"Makanya saya yakin tidak ada defisit. Kalau mau lihat defisit, lihat SILPA. Karena SILPA untuk menutupi defisit. SILPA sekarang nol, cuma memang di struktur APBD, penerimaan pembiayaan ditulis dibawah. Itu dari PT SMI untuk stadion," bebernya.
Hanya saja, lanjutnya pendapatan dari PT SMI tersebut tidak tercatat dalam pendapatan daerah. Pencatatannya di penerimaan pembiayaan.
"Kenapa di penerimaan pembiayaan, karena penerimaan yang harus dikeluarkan dengan peruntukan yang sesuai penerimaan, seperti DAK, BOS, yang sudah jelas peruntukannya," jelasnya.
Soal pembayaran TPP dan gaji pegawai, ia mengaku akan dibayarkan di atas tanggal 10. Pada awal tahun, memang kerap terjadi keterlambatan pembayaran.
"Tapi itu tidak terlambat sampai berbulan-bulan. Hanya beberapa hari saja. Kami minta pegawai menunggu, sedang diproses," bebernya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Kabar Baik! 800 Guru PPPK Paruh Waktu Sulsel Akan Beralih Status
-
Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
-
5 Hotel di Sekitar Stasiun Bandung yang Tawarkan Early Check In Supaya Turun Kereta Langsung Rebahan
-
5 Destinasi Wisata Sekitar Medan yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda Bersama Anak
-
Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros