SuaraSulsel.id - Covid-19 berdampak besar terhadap beban psikologi keluarga. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan dilaporkan meningkat selama pandemi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Selatan Fitriah Zainuddin merinci, ada 1.594 kasus kekerasan yang ditangani selama pandemi.
Angka ini naik dari tahun 2019 yang hanya 1.404 kasus.
1.277 kasus diantaranya terjadi terhadap perempuan dan anak. Angka ini sangat kontras dengan jumlah korban kekerasan yang dialami laki-laki yang hanya berjumlah 333 kasus saja.
Jumlah ini merupakan kasus yang dilaporkan dari layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Adapun jumlah sebenarnya, kata Fitriah diperkirakan lebih besar.
"Karena banyak yang takut melapor. Banyak yang tidak ingin melapor karena masih ingin mempertahankan hubungannya. Biasanya begitu," kata Fitriah, Senin (28/12/2020).
Dari keseluruhan kasus tersebut, Kota Makassar menjadi kota yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tinggi. Ada 978 kasus yang terlapor.
Selanjutnya, Kota Parepare dengan jumlah 112 kasus, dan Gowa dengan jumlah kasus sebesar 68 kasus.
Fitriah menyebut, kasus tersebut meningkat ditenggarai oleh adanya beban ganda selama pandemi Covid-19.
Baca Juga: Sedih! 2 Petani di Pinrang Ditangkap Polisi Karena Menolak Tambang
Dimana dominan aktivitas lebih sering dilakukan di rumah. Mayoritas pelaku juga merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban.
"Karena adanya beban ganda, itu karena seringnya interaksi dan pertemuan antara keluarga. Tidak ada aktivitas lain, keluarga lebih sering bertengkar dan lain-lain," jelasnya.
Ke depan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan atau tes soal ilmu parenting. Terhadap mereka yang mengurus surat pernikahan. Cara ini dianggap bisa jadi solusi agar pasangan tidak asal menikah.
"Kita mau kerjasama dengan Kementerian Agama, jadi sebelum keluar surat nikahnya, harus dulu dites dengan pembelajaran keluarga. Ini bagus untuk ketahanan keluarga," jelasnya.
Kepala P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Meysie Papayungan menambahkan, kondisi aktual di Sulawesi Selatan saat ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah. Terkait maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan.
"Berdasar laporan di aplikasi Simfoni PPPA, 45 persen diantara tingginya kasus ini merupakan bentuk kekerasan ranah personal atau KDRT," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Sekda Sulsel Dorong OPD Perkuat Pelayanan Publik Jelang Penilaian Ombudsman 2026
-
Ratusan Petani Luwu Timur Turun Gunung Tolak Penggusuran Kawasan Industri
-
Rebutan Solar Berdarah di SPBU Makassar, Kenapa Pertamina Selalu Bilang Stok Aman?
-
Pemuda Sinjai Merantau Demi Biayai Adik, Tewas Dikeroyok Massa
-
Dugaan Asusila Guru SD di Patimpeng Bone Disorot, SEMMI: Tolak Damai !