PMII Makassar Ancam Gelar 'Reformasi Total Jilid II', Ajak BEM dan Buruh Konsolidasi Besar-besaran

SuaraSulsel.id - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PC PMII Kota Makassar melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Organisasi mahasiswa tersebut bahkan mengancam menggalang gerakan besar-besaran yang mereka sebut sebagai "Reformasi Total Jilid II" apabila berbagai persoalan yang dinilai merugikan rakyat tidak segera mendapat respons.

Sikap itu disampaikan melalui rilis resmi yang dikeluarkan PC PMII Kota Makassar pada Jumat, 12 Juni 2026.

Ketua Umum PC PMII Kota Makassar, Hariandi mengatakan pihaknya menyatakan mosi tidak percaya terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita reformasi dan amanat konstitusi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari tata kelola pemerintahan yang dianggap bermasalah, mulai dari aspek hukum, ekonomi hingga kebijakan sosial.

"Memasuki pertengahan tahun 2026, kami melihat banyak persoalan yang semakin dirasakan masyarakat. Karena itu PMII Makassar menyampaikan sikap sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi bangsa," kata Hariandi.

Dalam pernyataannya, PMII menyoroti sejumlah isu nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Salah satunya terkait kebijakan anggaran pemerintah yang disebut berpengaruh terhadap sektor pendidikan.

PMII juga menyinggung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut mereka perlu dievaluasi agar tidak mengurangi alokasi sektor lain yang dianggap strategis.

"Kami menilai pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama negara. Jangan sampai ada sektor yang justru kehilangan dukungan anggaran karena kebijakan lain yang bersifat jangka pendek," ujarnya.

Baca Juga: ISNU Kritik Rencana Penutupan Prodi Kependidikan: Jangan Hanya Kejar Target Industri

Selain persoalan pendidikan, organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang disebut semakin berat akibat tekanan biaya hidup dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah.

PMII mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan puluhan ribu pekerja mengalami PHK dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu, kata mereka, berpotensi memperbesar angka pengangguran dan memperlemah daya beli masyarakat.

Di tingkat lokal, PMII Makassar juga menyinggung kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Menurut Hariandi, kondisi tersebut semakin dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang harus menghadapi kenaikan biaya hidup di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Persoalan ekonomi hari ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami menerima banyak keluhan terkait lapangan kerja, daya beli yang menurun, dan harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik," katanya.

Tak hanya itu, PMII juga menyuarakan kekhawatiran terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat.