SuaraSulsel.id - Pelayanan dasar pada sektor Kesehatan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Salah satu kasus yang menjadi topik pembahasan adalah meninggalnya seorang ibu hamil di Kota Makassar. Pasien rujukan dari Kabupaten Bulukumba.
Menyikapi kelemahan tersebut, Wagub Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi pelayanan kesehatan rujukan ibu hamil.
Hadir seluruh pimpinan rumah sakit yang menjadi lokasi Ibu H dirawat sebelum meninggal.
Pertemuan dilaksanakan secara virtual, semua penanggung jawab rumah sakit dimintai keterangan dan menjawab kronologi kejadian.
Wagub Andi Sudirman menegaskan, rapat koordinasi ini untuk mengetahui kronologi. Mencari kelemahan sistem dan mencari solusi ke depan.
"Pertemuan ini untuk mengetahui kronologi sebagai awal inspektorat berangkat untuk melakukan investigasi. Juga sekaligus mencari solusi, sebab kejadian telah terjadi berulang. Kita mencoba untuk mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan kita khususnya dalam hal rujukan dari rumah sakit daerah," ungkap Andi Sudirman, Rabu (16/12/2020).
Andi Sudirman menegaskan, peristiwa yang terjadi kemarin pada dasarnya untuk mengetahui dimana posisi kita. Apakah ada sistem yang kita lewati atau ada kesalahan teknis yang kita lewati. Atau kita telah memiliki celah dalam sistem penanganan kegawatdaruratan yang sudah terbangun.
Wagub pun memberikan solusi yang akan menjadi pedoman pelayanan ibu hamil di tengah kondisi pandemi.
Baca Juga: Pendaftaran Bintang Suara 4 Hari Lagi, Ini Syaratnya
"Kita harus memiliki standar rujukan emergency sebagai arah rujukan. Solusi terbaik harus dilakukan dan komunikasi antar rumah sakit harus aktif dan tersistem dengan rapi. Sehingga perlu mengeluarkan SOP pelayanan rumah sakit di tengah kondisi pandemi saat ini," tegasnya.
Andi Sudirman menjelaskan untuk kasus gawat darurat tidak pernah mengenal surat rujukan.
"Saya tidak paham ketika ada kasus emergency itu mengancam nyawa tapi diminta surat rujukan. Saya tidak paham ketika ada kasus emergency lalu ditolak karena tidak mempunyai rujukan. Emergency adalah darurat yang harus memiliki pengecualian di setiap regulasi normal. Emergency kita sudah memiliki sistem, segera benahi celah sistem ini," jelasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusudo, Kepala Inspektorat Sulsel, Direktur RS Labuang Baji, Direktur RS Pelamonia Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, Direktur RS Sultan Daeng Radja Bulukumba, Direktur RS Prof Dr. Anwar Makatutu Bantaeng, Direktur RSIA Kartini Makassar, Direktur RSIA Ananda Makassar, dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Sulsel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kejahatan Kosmetik di Sulawesi Utara Tertinggi Kedua Nasional
-
10 Pelaku UMKM Difabel di Palu Terima Bantuan Modal Usaha
-
Berapa Harga Jual Maksimal Beras SPHP ? Bulog Awasi Pengoplosan di Kendari
-
Harga Cabai Merah Besar di Jayapura Tembus Rp120 Ribu per Kilogram
-
Gubernur Sulsel Resmikan Jalan Paleteang - Malimpung - Kabere, Akses 800 Ribu Warga Makin Lancar