Pemkot Makassar Belum 100 Persen Siap, Gelar Sekolah Tatap Muka Tahun Depan

SuaraSulsel.id - Pemerintah daerah mulai mempersiakan pembelajaran tatap muka tahun depan. Berbagai persiapan sedang dilakukan, termasuk fasilitas protokol kesehatan.

Pemerintah Kota Makassar berencana membentuk Satgas Covid-19 di sekolah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Irwan Bangsawan mengatakan, Satgas ini akan bertugas menunjang pengadaan fasilitas sarana dan prasarana protokol kesehatan jika sekolah tatap muka dibuka.

"Dari hasil kalkulasi dan hitung-hitungan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk mempersiapkan proses belajar tatap muka," kata Irwan, Rabu (16/12/2020).

Operasional belajar tatap muka di sekolah butuh anggaran cukup besar. Seluruh sekolah wajib menyiapkan tempat cuci tangan dan cairan handsanitizer di semua pintu masuk. Belum lagi, semua tenaga pengajar wajib mengikuti swab test secara rutin.

Menurut Irwan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai belum cukup untuk menganggarkan biaya operasional sekolah tatap muka.

"Kalau dana BOS mungkin hanya tiga bulan, sementara pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir," tutur dia.

Dinas Pendidikan Kota Makassar memang mendapat jatah paling besar pada pos anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 929,01 miliar.

Hanya saja anggaran itu dinilai masih kurang dan butuh tambahan kurang lebih Rp 20 miliar.

Baca Juga: Cara Pemkot Makassar Cegah Penularan Covid-19 di Malam Tahun Baru

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba menambahkan, penambahan anggaran sulit.

Sebab, pemerintah kota bersama anggota dewan telah menyepakati KUA-PPAS RAPBD 2021. Tinggal menunggu pengesahan.

"Tidak bisa penambahan karena sudah penetapan KUA-PPAS," ucap Rahmat.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan jika sekolah tatap muka dibuka, maka kesehatan harus diterapkan secara ketat. Sebab dikhawatirkan muncul klaster baru akibat mengabaikan protokol kesehatan.

Sekolah pun diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan.

"Kuncinya itu di protokol kesehatan, dan itu tidak boleh diabaikan," ucap Rudy.