Hindari Konflik, Pendukung Calon Kepala Daerah Harus Dapat Edukasi

SuaraSulsel.id - Dosen Sosiologi Universitas Hasanuddin Rahmat Muhammad mengaku prihatin dengan adanya gesekan antara pendukung di pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Rahmat mengatakan, perlu kedewasaan dalam proses politik. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab dalam menjalankan pilkada yang aman dan damai.

“Semua pihak yang terlibat harus diberi edukasi,” kata Rahmat, Sabtu (14/11/2020).

Masyarakat harus memahami esensi Pilkada. Pergerakan pendukung sangat dipengaruhi cara berpikir dan karakter calon.

Dia mengatakan, aparat penegak hukum juga harus tegas mengusut semua pelanggaran. Agar masyarakat tidak mudah melakukan pelanggaran hukum. Akibat kaburnya penegakan hukum itu sendiri.

Rahmat juga meminta media memberikan pemberitaan yang mendidik. Tidak ikut-ikutan memanas-manasi situasi. Jangan menjadi provokator.

Media yang sehat harus berbasis fakta. Orientasinya menyebarluaskan informasi untuk kebaikan semua pihak.

“Pembaca akan meninggalkan media yang tidak sehat dalam memberitakan,” katanya.

Narasi dan ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan disinformasi harus diberantas. Apalagi memanfaatkan jasa pendengung untuk menyerang lawan. Menggunakan akun anonim. Akan merusak demokrasi.

Baca Juga: Dihujat Warganet, Begini Respon Gibran Rakabuming

“Tidak bertanggung jawab,” kata Rahmat.

Rahmat meminta masyarakat melihat momentum pilkada sebagai permainan sesaat. Tidak boleh mengorbankan segalanya.

Masyarakat harus saling mengedukasi untuk mencari pemimpin yang akan mensejahterakan rakyat. Semua harus diawali dengan niat baik, cara yang baik, dan muaranya hasil yang baik.

“Berbeda pilihan itu wajar. Tapi tidak harus ciptakan kebencian,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, semua calon kepala daerah normatifnya adalah orang-orang baik. “Mereka mudah bersatu dan berteman lagi dengan lawannya usai pilkada,” katanya.

Jika penyelenggara pilkada bermasalah, masyarakat diminta berani melaporkan.