- Pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar terkendala sengketa lahan dan klaim kepemilikan ganda oleh warga.
- Pemerintah Kota Makassar mengubah skema pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN untuk memverifikasi dokumen secara hati-hati.
- Pemerintah berencana menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan jika sengketa hukum belum berkekuatan tetap.
Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.
Menurut Izhar, perbedaan dokumen tersebut harus diperiksa untuk memastikan kekuatan hukumnya, termasuk kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
"Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut," tuturnya.
Baca Juga:Jejak Gibran di Balik Mega Proyek Stadion Sudiang Rp674 Miliar
Di sisi lain, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai delapan hektare.
Keberadaan sertifikat dan klaim kepemilikan dari sejumlah pihak tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang sedang ditelusuri pemerintah.
Skema Pengadaan Tanah Diubah
Menghadapi kompleksitas sengketa tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan skema pengadaan tanah.
Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan menggunakan tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Baca Juga:Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Sah Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bibit Nanas
Izhar menjelaskan, Pemkot Makassar terlebih dahulu akan menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen sebelum menyerahkan prosesnya kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi, pelaksanaan pengadaan tanah dilanjutkan oleh ATR/BPN sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi objek serta subjek tanah.
"Solusi yang kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan," katanya.
Setelah verifikasi dan penilaian selesai, hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Apabila status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izhar menegaskan, pengadaan dan pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemkot Makassar. Sementara pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
