- Jurnalis Parepare menggelar unjuk rasa pada 12 November 2026 karena pernyataan Wali Kota Tasming Hamid.
- Aksi protes dilakukan di depan Kantor Wali Kota untuk menuntut permintaan maaf dan klarifikasi resmi.
- Wali Kota Tasming Hamid akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Parepare.
SuaraSulsel.id - Sejumlah jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD yang dinilai merendahkan profesi wartawan serta berpotensi mengganggu kemerdekaan pers.
Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, mengatakan aksi tersebut merupakan respons atas beredarnya video pernyataan Tasming saat memimpin rapat Monev bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
"Kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi ini sebagai reaksi atas video viral yang disampaikan Wali Kota Parepare saat rapat Monev kemarin," ujar Rachmat melalui keterangan pers yang diterima di Makassar.
Baca Juga:Usai Viral Ucapan 'Halal Darahnya', Pemkot Parepare Akhirnya Minta Maaf
Menurut Rachmat, pernyataan dalam video tersebut dinilai tidak hanya memprovokasi jajaran pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi membungkam independensi jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan.
Ia menegaskan, profesionalitas wartawan tidak boleh diukur berdasarkan hubungan kerja sama komersial antara perusahaan media dan pemerintah daerah.
Meski media menjalin kontrak iklan atau kerja sama publikasi dengan Pemkot Parepare, independensi pemberitaan tetap harus dijaga.
Jurnalis berkewajiban menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan kode etik jurnalistik, termasuk ketika pemberitaan berisi kritik terhadap pemerintah.
"Baik maupun buruknya pemerintahan, tetap diberitakan sesuai kode etik. Peran jurnalis penting dan dilindungi undang-undang," tegasnya.
Baca Juga:Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas
Dalam aksi tersebut, para jurnalis menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Wali Kota Parepare.
Mereka meminta Tasming menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers sekaligus memberikan klarifikasi atas pernyataannya dalam rapat Monev.
Mereka juga mendesak wali kota bertanggung jawab secara moral dan menghentikan segala bentuk dugaan intimidasi maupun provokasi terhadap kerja-kerja jurnalistik.
Selain itu, Tasming diminta memahami prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.
Rachmat menegaskan, apabila wali kota tidak meminta maaf atau menarik pernyataannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 x 24 jam, pihaknya akan menempuh langkah hukum melalui somasi.
"Kalau Wali Kota Parepare tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum," ujarnya.
