- Pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar terkendala sengketa lahan dan klaim kepemilikan ganda oleh warga.
- Pemerintah Kota Makassar mengubah skema pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN untuk memverifikasi dokumen secara hati-hati.
- Pemerintah berencana menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan jika sengketa hukum belum berkekuatan tetap.
SuaraSulsel.id - Percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar masih terkendala persoalan legalitas dan sengketa kepemilikan lahan.
Sedikitnya tiga bidang tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tanah memiliki klaim kepemilikan dengan dasar hukum berbeda.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar proses pembebasan lahan dipercepat untuk mendukung kelancaran akses masyarakat di kawasan Barombong.
Namun, pemerintah belum dapat melakukan pembayaran ganti rugi karena masih terdapat sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.
Baca Juga:Jejak Gibran di Balik Mega Proyek Stadion Sudiang Rp674 Miliar
"Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, termasuk kelancaran akses jalan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," kata Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, kendala tersebut bukan semata-mata disebabkan lambatnya proses pembangunan, melainkan adanya persoalan kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Warga saling mengklaim sebagai pemilik lahan dengan dasar alas hak dan sertifikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tetapi kembali pada adanya warga yang saling mengklaim memiliki legalitas," ujarnya.
Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, ditemukan sejumlah dokumen kepemilikan dengan dasar hukum berbeda.
Persoalan ini juga melibatkan gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang berkaitan dengan Haji Paju Timula dan sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Baca Juga:Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Sah Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bibit Nanas
Selain gugatan, pemerintah juga menerima somasi dari seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah.
"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.
Izhar mengungkapkan, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Ketiganya memiliki dokumen berbeda yang masih memerlukan penelusuran dan kajian lebih lanjut untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah.
Untuk bidang tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan sekitar 520 meter persegi.
Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244.
